Jakarta, Beritakasuari.com -Kalangan dunia usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan respons kritis terhadap rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. Kebijakan tersebut dinilai belum dapat diterapkan secara luas tanpa kajian komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek operasional dan produktivitas.
Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menegaskan bahwa desain kebijakan perlu dipetakan secara rinci sebelum diberlakukan. Menurutnya, setiap sektor memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak dapat disamaratakan dalam penerapan sistem kerja jarak jauh.
“Terkait wacana kebijakan seperti work from home (WFH) tentu perlu dilihat desain kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu seperti apa, sekaligus mencermati pemetaan dampaknya dalam banyak aspek, termasuk dari sudut pandang produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam menetapkan regulasi tersebut, mengingat potensi dampaknya terhadap keberlangsungan bisnis di berbagai sektor. Industri yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti manufaktur dan logistik, dinilai sulit menerapkan skema WFH secara efektif.
“Jika wacana ini nantinya diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan ini pada dasarnya diprioritaskan bagi aparatur sipil negara dan hanya bersifat imbauan bagi sektor swasta. Ia menegaskan bahwa sektor pelayanan publik tetap diwajibkan beroperasi secara langsung di kantor.
“Ini berlaku untuk ASN dan juga sebagai imbauan bagi swasta, khususnya yang tidak terkait pelayanan publik,” ujarnya.
Pemerintah saat ini tengah menyusun detail teknis implementasi kebijakan tersebut dan menargetkan penerapannya setelah periode libur Lebaran 2026. Penyesuaian akan dilakukan agar sektor-sektor strategis tetap berjalan tanpa gangguan.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden untuk mendorong efisiensi kerja nasional, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak di tengah dinamika geopolitik global.
“Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang kabinet paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama mengefisienkan diri kita dalam hal bekerja,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini tidak akan diberlakukan pada sektor yang memiliki peran vital seperti industri, perdagangan, dan layanan publik, guna menghindari kesalahpahaman di masyarakat.
“Sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insyaallah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman,” ungkapnya.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, wacana WFH seminggu sekali masih berada pada tahap pengkajian. Pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang adaptif, sehingga tidak hanya mendukung efisiensi energi, tetapi juga menjaga stabilitas dan produktivitas dunia usaha secara berkelanjutan.
