Ransiki, Beritakasuari.com – Bupati Manokwari Selatan, Bernard Mandacan, secara tegas menyampaikan instruksi kepada seluruh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para bendahara untuk memastikan kesesuaian antara daftar hadir pegawai dengan pembayaran gaji, khususnya bagi tenaga kontrak di lingkungan Pemkab Mansel.
Instruksi tersebut disampaikan dalam apel pagi di halaman Kantor Bupati Mansel, Gunung Boako, Distrik Ransiki. Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya ketertiban administrasi kepegawaian guna mencegah praktik yang merugikan keuangan daerah.
“Saya minta dengan tegas, jangan sampai gaji dibayarkan kepada pegawai yang tidak hadir. Absensi dan daftar gaji harus selaras. Kalau tidak, itu pelanggaran serius,” ujar Bupati Bernard.
Ia menyebutkan adanya temuan ketidaksesuaian data dalam laporan salah satu OPD, yakni Satpol PP, di mana terdapat indikasi nama-nama pegawai fiktif yang tetap tercantum dalam daftar gaji. Bernard mengkhawatirkan praktik serupa juga terjadi di dinas lain seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
“Kita tidak bisa membiarkan ini. Jika nama tidak aktif atau tidak hadir, maka anggaran untuk gaji tersebut harus dikembalikan ke kas daerah. Tidak boleh diselewengkan,” tegasnya.
Bupati menegaskan bahwa dirinya akan melakukan pengecekan langsung ke setiap OPD dalam waktu dekat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kepegawaian.
“Saya akan turun langsung, satu per satu OPD akan saya periksa. Ini komitmen kami dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tandasnya.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dalam meningkatkan tata kelola yang profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip good governance.
