Mansel, Beritakasuari.com – Tim Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Manokwari Selatan memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan verifikasi komitmen kesehatan terhadap 1.896 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan penerima bantuan memenuhi kewajiban dalam mengakses layanan kesehatan sekaligus menjadi salah satu dasar dalam proses pencairan bantuan PKH tahap keempat untuk Triwulan III 2026.
Koordinasi antara kedua pihak dibahas dalam pertemuan konsolidasi yang berlangsung Selasa (6/10/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Tim Kabupaten PKH Manokwari Selatan, Megawati Putri Rajab, bersama Kepala Dinas Kesehatan Mansel, dr. Iwan Butarbutar.
Megawati mengatakan proses verifikasi menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan pemerintah diterima oleh keluarga yang memenuhi ketentuan. Salah satu komitmen yang harus dipenuhi KPM adalah memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.
“Fokus kita merampungkan verifikasi 1.896 KPM di seluruh Mansel. KPM yang tidak datang ke fasilitas kesehatan, pencairannya ditangguhkan. Jika tetap tidak patuh setelah diberi peringatan, bantuan dapat dicabut secara permanen,” tegasnya.
Menurut Megawati, pemanfaatan layanan kesehatan oleh KPM juga berkaitan dengan upaya pemerintah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Karena itu, keluarga penerima manfaat didorong untuk secara rutin memanfaatkan Posyandu maupun layanan tenaga kesehatan yang tersedia di wilayah masing-masing.
Untuk mempercepat proses verifikasi, Dinas Kesehatan Mansel menyatakan kesiapan melibatkan jajaran pelayanan kesehatan hingga tingkat kampung.
Kepala Dinas Kesehatan Mansel, dr. Iwan Butarbutar, mengatakan bidan desa, Puskesmas, dan Pustu akan dilibatkan untuk membantu memantau kehadiran serta pemanfaatan layanan kesehatan oleh KPM.
“Kami instruksikan bidan desa, Puskesmas, dan Pustu turut memantau kehadiran KPM. Data yang akurat memastikan program berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan benar-benar oleh yang berhak,” ujarnya.
Kolaborasi antara pendamping PKH dan tenaga kesehatan diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat mengenai kepatuhan KPM dalam mengakses layanan kesehatan. Data tersebut kemudian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam proses penyaluran bantuan.
Selain mendukung ketepatan sasaran program bantuan sosial, verifikasi tersebut diharapkan memberikan dampak lebih luas terhadap kondisi kesehatan keluarga penerima manfaat. Akses rutin terhadap layanan kesehatan menjadi salah satu langkah preventif untuk mendeteksi persoalan kesehatan sejak dini.
Sinergi lintas sektor tersebut juga diarahkan untuk membantu menekan persoalan gizi buruk dan stunting di Kabupaten Manokwari Selatan. Dengan pendampingan yang lebih terintegrasi, program bantuan sosial diharapkan tidak hanya memberikan dukungan ekonomi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas kesehatan keluarga penerima manfaat.
