Papua Tengah, Beritakasuari.com – Komisi II DPR RI menekankan pentingnya percepatan layanan publik dan pembangunan kelembagaan sebagai fondasi utama keberhasilan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Evaluasi DOB ke provinsi tersebut, Kamis (1/5/2025).
Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, yang menyebut bahwa kehadiran Komisi II bertujuan membuka ruang dialog konstruktif, sekaligus membawa dorongan riil untuk pembangunan Papua Tengah yang lebih terarah.
Menurut Zulfikar, masyarakat menyambut antusias kehadiran provinsi baru ini meskipun capaian masih bertahap. Ia menggarisbawahi bahwa aspirasi dari berbagai pihak, termasuk eksekutif, legislatif daerah, serta lembaga adat seperti MPRB dan DPRB, menjadi masukan penting dalam menyusun kebijakan keberlanjutan pembangunan.
Salah satu poin krusial yang disorot adalah minimnya infrastruktur kelembagaan, khususnya belum hadirnya Kantor Wilayah ATR/BPN di Papua Tengah. DPR mendesak Kementerian ATR/BPN untuk segera merealisasikan kantor pertanahan di setiap kabupaten/kota.
“Kami mendorong agar Papua Tengah memiliki struktur kelembagaan yang memadai. Kehadiran Kanwil ATR/BPN, misalnya, sangat mendesak agar pelayanan tanah bisa merata dan efektif,” kata Zulfikar.
Ia juga merespons harapan kepala daerah terkait percepatan pembangunan, meskipun bukan menjadi domain langsung Komisi II. Namun, Komisi akan mendorong evaluasi lintas sektor agar program yang berjalan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Zulfikar menambahkan, sejak berdiri tiga tahun lalu, Papua Tengah telah menunjukkan kemajuan dalam partisipasi publik dan transparansi layanan. Hal ini menjadi indikator positif bahwa DOB ini memiliki potensi besar dalam menjawab kebutuhan rakyat.
“Papua Tengah hadir karena didorong oleh kebutuhan riil masyarakat. Tugas kita bersama memastikan provinsi ini tumbuh menjadi wilayah yang maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian evaluasi DOB di Tanah Papua. Komisi II dijadwalkan melanjutkan kunjungan kerja ke Papua Selatan dan Papua Pegunungan dalam waktu dekat.
