Manokwari, Beritakasuari.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai mempersiapkan langkah strategis menghadapi pelaksanaan Evaluasi Pemerintahan Digital (Pemdi) dengan menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 8 Tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penerapan birokrasi digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Sosialisasi yang berlangsung di Manokwari pada Rabu (29/7/2026) diikuti seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN-RB yang mengikuti jalannya sosialisasi secara virtual untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme evaluasi terbaru.
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Nency Titty Lidya Wyzer, menegaskan bahwa penerapan sistem evaluasi yang baru tidak hanya bertujuan memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjadi momentum memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Pemerintah Papua Barat harus mampu meraih hasil evaluasi yang baik bukan semata-mata memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi lebih dari itu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat seluruh Papua Barat,” ujar Nency Titty Lidya Wyzer.
Menurutnya, transformasi digital telah menjadi kebutuhan utama dalam tata kelola pemerintahan modern. Regulasi terbaru dari Kementerian PAN-RB diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengukur tingkat kematangan sistem pemerintahan digital sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.
Nency menambahkan, keberhasilan implementasi pemerintahan digital tidak boleh hanya diukur dari tingginya nilai indeks evaluasi. Yang lebih penting adalah bagaimana digitalisasi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui layanan yang lebih mudah diakses, integrasi data antarlembaga yang lebih baik, serta sistem informasi pemerintahan yang aman dan andal.
Ia menilai penguatan transformasi digital juga akan berkontribusi terhadap efisiensi birokrasi, percepatan pengambilan keputusan, hingga peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sementara itu, Kepala Seksi Layanan Manajemen Data dan Informasi e-Government, Entik F. Garini, menjelaskan bahwa sosialisasi dilaksanakan untuk menyamakan pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai ketentuan terbaru dalam pelaksanaan Evaluasi Pemerintahan Digital.
Menurutnya, penyamaan persepsi tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari indikator penilaian, mekanisme evaluasi, hingga strategi yang perlu diterapkan oleh setiap OPD agar pelaksanaan transformasi digital berjalan secara terintegrasi sesuai regulasi terbaru.
Evaluasi Pemerintahan Digital merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah pusat untuk mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam membangun birokrasi berbasis teknologi. Melalui evaluasi tersebut, setiap daerah didorong menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan sistem pemerintahan digital yang terintegrasi. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya meningkatkan capaian evaluasi nasional, tetapi juga menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, akuntabel, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
