Biak, Beritakasuari.com – Gelombang solidaritas terhadap masyarakat adat Papua kembali menggema di Kabupaten Biak Numfor melalui kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi yang digelar sejumlah kelompok pemuda adat, organisasi mahasiswa, hingga komunitas pemuda gereja.
Kegiatan yang berlangsung di halaman GKI Abigail Yafdas pada Minggu (17/5/2026) itu tidak hanya menjadi ruang pemutaran film, tetapi juga forum diskusi publik mengenai ancaman terhadap ruang hidup masyarakat adat di Papua akibat proyek pembangunan berskala besar.
Film dokumenter karya Dandhy Laksono tersebut menyoroti persoalan perampasan ruang hidup masyarakat adat tanpa persetujuan tokoh adat setempat, sekaligus menggambarkan berbagai dinamika sosial yang muncul di tengah pembangunan nasional di Papua.
Ketua Bidang Akspel BPC GMKI Biak, Jovan Yoga Fabanyo, mengatakan pemutaran film itu merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap masa depan masyarakat adat dan keberlangsungan hak ulayat di Papua.
“Film ini bukan sekadar bentuk perlawanan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi masyarakat adat lain di Nusantara agar tetap kuat dan bersatu menghadapi praktik kolonialisme gaya baru,” ujar Jovan.
Rangkaian pemutaran film sebelumnya juga telah digelar di halaman Kantor GKI Klasis Biak Selatan, Distrik Biak Kota, Jumat (15/5). Kegiatan tersebut direncanakan terus berlanjut di sejumlah lingkungan gereja lainnya sebagai bentuk kritik terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke.
Dalam diskusi publik yang menyertai pemutaran film, GMKI Biak mendorong gereja-gereja di Indonesia, khususnya Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, untuk lebih aktif menyuarakan hak-hak masyarakat adat yang dinilai semakin terancam oleh ekspansi proyek pembangunan dan kepentingan korporasi.
Menurut Jovan, gereja memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat adat karena mayoritas jemaat merupakan bagian dari komunitas adat itu sendiri.
“Masyarakat yang beribadah di gereja setiap hari Minggu adalah orang yang sama yang tanah adatnya kini menghadapi ancaman proyek pembangunan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa gereja tidak boleh bersikap pasif ketika hak-hak dasar masyarakat adat mengalami tekanan. Jika gereja memilih diam, maka lembaga tersebut dinilai dapat kehilangan relevansi sosial dan kepercayaan masyarakat.
Selain menyuarakan dukungan terhadap masyarakat adat, kelompok pemuda di Biak juga meminta pemerintah menghadirkan pendekatan pembangunan yang lebih transparan, dialogis, dan menghormati hak ulayat masyarakat lokal.
Mereka menilai pembangunan nasional semestinya tidak mengorbankan identitas budaya dan ruang hidup masyarakat asli Papua demi kepentingan ekonomi semata.
Dalam forum tersebut, gereja juga diharapkan dapat berperan sebagai penyambung suara masyarakat yang tidak memiliki akses kuat dalam memperjuangkan hak-haknya di ruang publik.
“Hak ulayat bukan hanya soal tanah, tetapi juga menyangkut martabat dan masa depan masyarakat adat Papua,” tegas Jovan.
Ia menambahkan bahwa gereja memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk berdiri bersama masyarakat adat dalam memperjuangkan keadilan sosial.
“Ketika hak masyarakat adat dirampas secara tidak adil, gereja dipanggil menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara,” pungkasnya.
