Manokwari, Beritakasuari.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong perubahan pola pengelolaan komoditas daerah dengan memperkuat hilirisasi. Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani menilai daerah tidak seharusnya terus bergantung pada pemasaran komoditas dalam bentuk bahan mentah, tetapi perlu mengembangkan produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Pernyataan tersebut disampaikan Lakotani ketika membuka Seminar Nasional Pekan Perekonomian Daerah Papua Barat atau Papedanomics 2026 di Manokwari, Kamis (27/8/2026).
Papedanomics tahun ini mengangkat tema “Hilirisasi sebagai Akselerator Transformasi Perekonomian Papua serta Penopang Stabilitas Inflasi Daerah”. Forum tersebut menjadi ruang bertemunya pemerintah, akademisi, pelaku ekonomi, serta pemangku kepentingan untuk membahas strategi memperkuat perekonomian Papua Barat.
Menurut Lakotani, pengolahan komoditas lokal sebelum dipasarkan keluar daerah merupakan salah satu strategi yang dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
“Dengan demikian, dapat mendorong pemenuhan kebutuhan daerah secara mandiri serta nilai ekonomi dari proses produksi dan konsumsi dapat lebih banyak dinikmati oleh masyarakat dan perekonomian Papua Barat,” kata Lakotani.
Ia menilai hilirisasi bukan sekadar upaya mengubah bentuk suatu komoditas, tetapi bagian dari strategi membangun struktur ekonomi daerah yang lebih kuat. Dengan adanya proses pengolahan di dalam daerah, rantai nilai ekonomi diharapkan tidak seluruhnya berpindah ke wilayah lain.
Langkah tersebut juga dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan Papua Barat terhadap sektor ekstraktif berbasis bahan mentah. Diversifikasi ekonomi diperlukan agar daerah memiliki lebih banyak sumber pertumbuhan dan mampu meningkatkan ketahanan ekonomi dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal.
Optimisme terhadap penguatan ekonomi Papua Barat turut didukung oleh capaian pertumbuhan ekonomi daerah. Lakotani menyampaikan bahwa ekonomi Papua Barat pada 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 6,46 persen secara cumulative to cumulative (ctc). Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang berada di level 4,94 persen.
Pertumbuhan ekonomi Papua Barat tersebut juga disebut berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen pada periode yang sama.
“Capaian ini menjadi sinyal positif bahwa perekonomian Papua Barat berada pada jalur yang semakin baik dan akseleratif,” ujarnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah juga mencermati kondisi inflasi. Lakotani menyebut tingkat inflasi Papua Barat tetap terkendali pada 2,59 persen secara tahunan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga perlu dijaga secara bersamaan. Pertumbuhan yang tinggi harus tetap diikuti dengan kemampuan pemerintah menjaga daya beli masyarakat agar manfaat perkembangan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas.
“Capaian ini tentunya perlu terus kita dorong dan pertahankan bersama, sejalan dengan inflasi yang tetap terjaga pada level 2,59 persen secara tahunan,” tambahnya.
Meski mencatat perkembangan positif, Lakotani mengingatkan bahwa Papua Barat masih memiliki ruang besar untuk memperluas sumber pertumbuhan ekonomi. Pengembangan sektor potensial dan pemanfaatan komoditas unggulan secara lebih produktif menjadi salah satu agenda yang perlu mendapat perhatian.
Hilirisasi juga diharapkan dapat membuka peluang bagi tumbuhnya industri pengolahan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, strategi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang konsisten dan kerja sama lintas sektor.
Dalam konteks tersebut, Papedanomics 2026 dinilai memiliki peran strategis. Seminar nasional tersebut menjadi forum untuk mempertemukan perspektif pemerintah, dunia pendidikan, lembaga keuangan, serta masyarakat dalam mencari pendekatan baru bagi pengembangan ekonomi Papua Barat.
Kegiatan Papedanomics 2026 merupakan kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Universitas Papua (UNIPA), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Papua Barat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, serta Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Lakotani mengapresiasi kolaborasi tersebut karena pembahasan mengenai hilirisasi membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan akademisi, sektor keuangan, dunia usaha, dan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi.
Ia berharap forum tersebut tidak berhenti pada diskusi dan pertukaran gagasan, tetapi dapat menghasilkan rekomendasi serta inovasi yang dapat diterapkan dalam pembangunan ekonomi daerah.
Menurut Lakotani, semangat kolaborasi yang terbangun melalui Papedanomics perlu dipertahankan untuk menciptakan terobosan baru dalam pengembangan sektor unggulan Papua Barat. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kestabilan harga di daerah.
Dengan memperkuat hilirisasi, Papua Barat memiliki peluang untuk meningkatkan nilai ekonomi dari komoditas yang dihasilkan sendiri. Strategi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari transformasi ekonomi yang mendorong kemandirian daerah dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat pun mendorong agar momentum pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai dapat menjadi pijakan untuk membangun sumber pertumbuhan baru. Hilirisasi, inovasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
