Manokwari, Beritakasuari.com – Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IIHTP) resmi menjalin kemitraan strategis dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kolaborasi ini difokuskan pada penguatan edukasi publik di bidang keimigrasian melalui implementasi program Imigrasi Menyapa Pelajar dan Insan Akademik (IMPRESI).
Penandatanganan kesepakatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari pada Senin (20/7/2026). Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan instansi pemerintah guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi serta isu-isu keimigrasian.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat, Asrul, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat transformasi tata kelola edukasi publik yang lebih modern, inklusif, dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Kerja sama ini diharapkan mampu menghasilkan program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat edukasi, serta mendukung upaya pencegahan berbagai pelanggaran keimigrasian,” ujar Asrul.
Menurutnya, kolaborasi tersebut memiliki sejumlah tujuan strategis, di antaranya meningkatkan literasi masyarakat mengenai keimigrasian, memperkuat kesadaran hukum sejak usia pelajar, serta membangun kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencegah berbagai bentuk kejahatan lintas negara.
Asrul menegaskan bahwa edukasi sejak dini menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penyelundupan manusia, serta berbagai bentuk kejahatan transnasional lainnya yang terus berkembang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat.
Sementara itu, Rektor Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua, Dr. Filep Wamafma, menyambut positif terjalinnya kemitraan tersebut. Menurutnya, dukungan dari berbagai lembaga pemerintah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, khususnya dalam memperkuat pengalaman belajar mahasiswa melalui praktik dan kolaborasi nyata.
“Konsep pendidikan saat ini menjadi kuat apabila didukung oleh kemitraan yang baik. Kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi ini semakin memperkuat eksistensi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua,” kata Filep Wamafma.
Ia menilai kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan pengalaman baru bagi IIHTP yang akan membuka ruang lebih luas bagi pengembangan kompetensi mahasiswa, terutama dalam memahami persoalan keimigrasian dari sisi akademik maupun praktik lapangan.
Menurut Filep, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori hukum di ruang kuliah, tetapi juga memperoleh wawasan mengenai implementasi kebijakan keimigrasian, mekanisme pengawasan, hingga strategi pencegahan terhadap berbagai tindak kejahatan lintas negara.
“Melalui kerja sama ini, kami berharap mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya pencegahan kejahatan transnasional serta peran hukum dalam melindungi masyarakat,” ungkapnya.
Melalui kemitraan tersebut, IIHTP dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat berkomitmen menghadirkan berbagai program edukasi, sosialisasi, serta kegiatan akademik yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Sinergi ini juga diharapkan mampu membangun budaya sadar hukum, memperkuat pelayanan publik, sekaligus mendukung terciptanya sistem keimigrasian yang semakin profesional, edukatif, dan responsif terhadap tantangan global.
