Manokwari, Beritakasuari.com – Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHTP) resmi memasuki babak baru setelah pembukaan selubung papan nama di Kampus Sanggeng, Manokwari, Selasa (21/7/2026). Momentum tersebut menandai dimulainya operasional institut yang sebelumnya berstatus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari.
Rektor IHTP, Dr. Filep Wamafma, menegaskan bahwa seluruh persiapan pembentukan institut telah dilakukan secara matang. Menurutnya, kesiapan tersebut mencakup sumber daya manusia, sarana pendidikan, hingga berbagai fasilitas penunjang yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
“Dari sisi kesiapan, kami sudah siap sejak awal dalam proses perencanaan pembentukan institusi. Kita sudah memiliki sarana pendidikan yang memadai, begitu juga dengan fasilitas pendukung maupun dosen yang memadai,” ujar Filep Wamafma.
Sebagai tindak lanjut pelantikan pimpinan institut, IHTP akan menyelenggarakan orientasi bagi para pejabat struktural pada akhir pekan ini. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing agar tata kelola organisasi berjalan lebih efektif.
Filep menjelaskan bahwa perubahan status menjadi institut membawa konsekuensi terhadap perluasan struktur organisasi. Jika sebelumnya hanya mengelola satu program studi, kini IHTP membina empat program studi yang memerlukan sistem manajemen lebih komprehensif.
“Manajemennya sekarang ini lebih luas. Sebelumnya kita hanya mengelola satu program studi, sekarang sudah ada tambahan tiga program studi,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pejabat struktural tetap diprioritaskan menjalankan fungsi akademik sebagai dosen. Jabatan struktural diposisikan sebagai tugas tambahan yang berfokus pada penyelesaian administrasi dan penguatan tata kelola institusi.
Selain memperkuat organisasi internal, IHTP juga mulai membangun jejaring kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu kerja sama yang telah dijalin adalah dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, dan diharapkan dapat diperluas ke pemerintah kabupaten lainnya di Papua Barat.
Dari sisi kualitas tenaga pengajar, Filep mengungkapkan bahwa sejumlah dosen yang sedang menempuh pendidikan magister maupun doktoral di bidang Manajemen Rekayasa dan Ilmu Pemerintahan akan menyelesaikan studi pada tahun ini. Kondisi tersebut diyakini semakin memperkuat kapasitas akademik institut.
Saat ini IHTP memiliki 30 dosen tetap pada bidang Ilmu Hukum, dengan enam orang di antaranya telah mengantongi sertifikasi dosen. Institut juga telah menyelenggarakan empat program studi, yakni Ilmu Hukum, Ilmu Pemerintahan, Manajemen Rekayasa, serta Magister Hukum.
Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, Abdul Latief Suaeri, yang membacakan sambutan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, menilai transformasi IHTP sebagai langkah strategis dalam menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
“Institut ini hadir sebagai jawaban atas tantangan di era modern yang semakin kompleks. Kita membutuhkan SDM yang tidak hanya paham regulasi dan keadilan, tetapi juga cakap menguasai teknologi sebagai roda penggerak pembangunan daerah,” ujar Abdul Latief membacakan sambutan gubernur.
Ia menambahkan, kehadiran IHTP diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan melahirkan lulusan berintegritas tinggi, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memiliki kepedulian terhadap pembangunan Papua.
Pemerintah Provinsi Papua Barat juga berharap momentum perubahan kelembagaan ini menjadi awal penguatan mutu pendidikan tinggi di Tanah Papua. Dengan dukungan seluruh sivitas akademika dan para pemangku kepentingan, IHTP diharapkan berkembang menjadi institusi yang mampu menghasilkan generasi profesional, inovatif, dan siap berkontribusi bagi kemajuan daerah maupun Indonesia.
