Manokwari, Beritakasuari.com – Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan program pendidikan pemerintah pusat agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata di seluruh kabupaten di Papua Barat.
Menurut Filep, fungsi pengawasan tidak cukup hanya melihat besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan berbagai kebijakan pendidikan benar-benar sampai kepada siswa dan sekolah, termasuk yang berada di kampung, distrik, wilayah pesisir, kepulauan, hingga kawasan pegunungan.
Program yang menjadi perhatian antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Wajib Belajar 13 Tahun, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
“Kita perjuangkan hak pendidikan merata dan setara, memastikan program nasional tidak hanya terkonsentrasi di pusat kabupaten/kota, tapi juga dirasakan anak-anak di kampung, distrik, wilayah pesisir dan pegunungan,” kata Filep, Minggu (4/9/2026).
Filep menyebut pelaksanaan PIP 2026 di Papua Barat telah memberikan bantuan kepada puluhan ribu peserta didik. Berdasarkan data penyaluran PIP Kemendikdasmen yang disampaikannya, sedikitnya 25.330 siswa di tujuh kabupaten tercatat sebagai penerima dengan total penyaluran mencapai sekitar Rp15,54 miliar.
Manokwari menjadi daerah dengan jumlah penerima terbanyak, yakni 10.421 siswa dengan nilai penyaluran sekitar Rp6,64 miliar. Selanjutnya Fakfak mencatat 6.507 penerima dengan nilai sekitar Rp4,14 miliar, sedangkan Teluk Bintuni memiliki 5.059 penerima dengan penyaluran sekitar Rp3,08 miliar.
Di Teluk Wondama terdapat 916 penerima dengan nilai sekitar Rp441,83 juta. Pegunungan Arfak mencatat 864 siswa dengan sekitar Rp432,38 juta, Kaimana sebanyak 826 siswa dengan sekitar Rp413,1 juta, serta Manokwari Selatan sebanyak 737 siswa dengan nilai sekitar Rp386,4 juta.
Data tersebut, menurut Filep, menunjukkan bahwa program pemerintah pusat telah menjangkau masyarakat di berbagai wilayah. Namun, capaian tersebut tetap perlu diawasi agar persoalan ekonomi, jarak tempuh, kondisi geografis, maupun keterbatasan fasilitas tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Filep menyebut ada empat aspek yang menjadi perhatian. Pertama, memastikan penerima program sesuai dengan sasaran. Kedua, melihat pemerataan pelaksanaan antarkabupaten. Ketiga, menilai kualitas sekaligus keberlanjutan program. Keempat, memastikan transparansi anggaran serta hasil pelaksanaannya di tingkat sekolah.
Ia menilai keberhasilan kebijakan pendidikan semestinya tidak hanya diukur dari laporan administrasi ataupun besarnya anggaran yang terserap. Dampak nyata terhadap siswa dan peningkatan mutu pendidikan harus menjadi indikator utama.
“Saya akan terus mengawal agar program pendidikan 2026 tidak berhenti pada besaran anggaran dan laporan administrasi,” ujarnya.
Di Manokwari, sejumlah agenda pendidikan yang menjadi perhatian mencakup pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kualitas guru. SMP Negeri 3 Manokwari, misalnya, membuka lima rombongan belajar dengan kapasitas maksimal 150 siswa dalam pelaksanaan SPMB 2026. Sementara SMA Negeri 3 Manokwari menyediakan 180 kursi melalui lima rombongan belajar.
Untuk Kabupaten Fakfak, Filep menyoroti pentingnya penguatan pendidikan vokasi. Menurutnya, pendidikan vokasi perlu diarahkan agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan dan potensi ekonomi daerah.
Sementara di Teluk Bintuni, pemerataan pendidikan masih membutuhkan perhatian. Meski wilayah tersebut berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, akses pendidikan belum sepenuhnya merata. Di SD Negeri 02 Teluk Bintuni, proses penerimaan murid baru dilakukan secara luring sebagai langkah untuk mengantisipasi kendala teknologi.
Di Kaimana, dukungan terhadap transformasi pembelajaran juga terus didorong. Balai Pelaksana Teknis Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua Barat sebelumnya melaksanakan bimbingan teknis mengenai penerapan digitalisasi pembelajaran dan pemanfaatan Rumah Pendidikan.
Kondisi berbeda perlu diterapkan di Teluk Wondama yang memiliki karakter wilayah kepulauan. Filep menilai kebijakan pendidikan tidak dapat diseragamkan dengan pendekatan yang digunakan di daerah perkotaan.
“Sekolah di wilayah kepulauan harus mendapatkan afirmasi sesuai kondisi geografisnya,” kata Filep.
Menurutnya, kebutuhan utama di wilayah tersebut mencakup peningkatan akses pendidikan, pemerataan distribusi guru, pemenuhan sarana dan prasarana, serta memastikan keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang menengah.
Di Manokwari Selatan, dukungan terhadap transformasi pembelajaran juga menjadi bagian dari perhatian. BPMP Papua Barat sebelumnya mendorong penguatan digitalisasi di sekolah, termasuk pemanfaatan perangkat pembelajaran berbasis digital.
Adapun untuk Pegunungan Arfak, Filep menilai karakter wilayah dan hambatan akses membutuhkan kebijakan afirmatif. Kondisi geografis daerah tersebut dinilai memiliki tantangan tersendiri sehingga pelaksanaan program pendidikan perlu mempertimbangkan kebutuhan lokal.
Filep menegaskan bahwa pemerataan pendidikan di Papua Barat membutuhkan pengawasan berkelanjutan agar kebijakan nasional tidak hanya tercatat dalam data penyaluran, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik dan sekolah di berbagai pelosok daerah.
