Manokwari, Beritakasuari.com – Peningkatan eskalasi konflik di Tanah Papua kembali menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Dalam pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, jajaran senator asal Papua menyampaikan berbagai persoalan mendesak yang kini dihadapi masyarakat di wilayah tersebut, mulai dari isu keamanan, kemanusiaan, hingga pendidikan.
Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, menegaskan bahwa situasi keamanan yang belum kondusif telah menciptakan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil. Menurutnya, konflik berkepanjangan menyebabkan warga kehilangan rasa aman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk mencari nafkah dan mengakses layanan pendidikan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta Pusat itu, Yorrys didampingi Senator Papua Barat Filep Wamafma, Senator Papua Tengah Lis Tabuni, serta Senator Kalimantan Timur Andi Sofyan Hasdam. Mereka memaparkan berbagai perkembangan terbaru terkait kondisi sosial dan keamanan di sejumlah wilayah Papua, khususnya kawasan pegunungan yang masih menjadi titik konflik bersenjata.
Menurut Yorrys, ribuan warga terpaksa meninggalkan kampung halaman akibat meningkatnya ketegangan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata. Kondisi pengungsian yang berkepanjangan dinilai berpotensi memunculkan persoalan sosial baru karena minimnya perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Sementara itu, Filep Wamafma menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut DPD RI juga menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat adat terkait penolakan terhadap sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. Penolakan tersebut muncul karena proyek dinilai dapat memicu kerusakan lingkungan, persoalan sosial-politik, hingga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.
Selain isu pembangunan, tingginya kehadiran personel TNI di sejumlah wilayah Papua turut menjadi perhatian. Filep menilai masyarakat sipil menginginkan situasi damai dan pendekatan yang lebih humanis dalam penyelesaian konflik. Menurutnya, penempatan aparat dalam jumlah besar justru memperbesar rasa trauma dan ketakutan di tengah warga.
DPD RI juga menyoroti sejumlah insiden yang melibatkan korban sipil, termasuk tenaga kesehatan, anak-anak, serta ibu hamil di wilayah Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Dugaan intimidasi terhadap mahasiswa dalam kegiatan pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” turut disampaikan sebagai bentuk kekhawatiran terhadap kebebasan berekspresi di Papua.
Tak hanya itu, rencana pembangunan fasilitas peluncuran satelit di Biak juga menjadi perhatian masyarakat adat. Proyek tersebut dinilai berpotensi mengganggu ruang hidup dan keberlangsungan budaya masyarakat lokal apabila tidak melibatkan dialog serta perlindungan hak-hak adat secara menyeluruh.
Di sektor pendidikan, Filep mengungkapkan hasil resesnya di Fakfak yang menunjukkan kondisi memprihatinkan. Ia menemukan adanya sekolah yang hanya diikuti satu siswa saat ujian berlangsung. Bahkan di salah satu distrik, jumlah peserta ujian secara keseluruhan hanya mencapai sekitar 25 siswa. Situasi tersebut dinilai sebagai dampak nyata konflik berkepanjangan yang memicu degradasi kualitas pendidikan di Tanah Papua.
DPD RI berharap pemerintah segera menyusun roadmap penyelesaian konflik Papua yang jelas, terukur, dan berkeadilan. Pendekatan dialog, perlindungan masyarakat sipil, serta solusi jangka panjang dianggap menjadi langkah penting untuk menghentikan jatuhnya korban dari berbagai pihak.
Filep menegaskan bahwa penyelesaian konflik Papua harus dilakukan melalui langkah politik yang bermartabat dan berorientasi pada perdamaian. Ia menilai pengalaman penyelesaian konflik di Aceh dapat menjadi pelajaran penting dalam membangun jalan damai yang berkelanjutan di Papua.
