Teluk Wondama, Beritakasuari.com – Keterbatasan armada ambulans masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi fasilitas kesehatan di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat. Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, Dinas Kesehatan setempat mendorong agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) dapat dimanfaatkan untuk pengadaan ambulans bagi puskesmas.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi A DPRK Teluk Wondama di Gedung DPRK Teluk Wondama, Rabu (26/8/2026). Dinas Kesehatan menilai penambahan ambulans penting untuk mempercepat mobilisasi pasien, terutama dari wilayah pelayanan puskesmas menuju fasilitas kesehatan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Sekretaris Dinas Kesehatan Teluk Wondama, Gerson Paduai, menjelaskan bahwa pengadaan ambulans selama ini lebih banyak mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan. Menurut dia, keterbatasan anggaran membuat kebutuhan kendaraan pelayanan kesehatan belum sepenuhnya dapat dipenuhi.
“Mobil ambulans kita memang masih kurang. Ambulans itu nilainya besar jadi biasanya lewat DAK. Jadi, kami usulkan kalau bisa beli ambulans itu bisa dengan Dana Otsus karena ini yang dilayani orang Papua,” ujar Gerson.
Pada tahun 2026, Dinas Kesehatan Teluk Wondama telah memperoleh pengadaan dua unit ambulans melalui skema DAK. Kendati demikian, tambahan tersebut belum dianggap cukup untuk menjawab kebutuhan seluruh puskesmas.
Gerson meminta dukungan DPRK agar pemanfaatan Dana Otsus untuk pengadaan ambulans dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari penguatan pelayanan dasar.
“Kami mohon ini bisa jadi perhatian bapak dan ibu anggota dewan. Kalau memang memungkinkan kita dorong Dana Otsus untuk beli ambulans. Ambulans itu sarana yang dipakai puskesmas untuk antar pasien secepat mungkin,” lanjutnya.
Selain persoalan jumlah ambulans, Dinas Kesehatan juga menghadapi masalah kondisi armada kendaraan operasional yang telah tersedia. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Teluk Wondama, dr Alberth Kapitarauw, mengatakan kendaraan dinas sebenarnya cukup banyak dan digunakan untuk menunjang kegiatan puskesmas maupun RSUD Teluk Wondama.
Namun, tidak seluruh kendaraan berada dalam kondisi optimal. Minimnya perawatan membuat sebagian armada mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal.
Menurut Kapitarauw, pemerintah perlu melakukan inventarisasi terlebih dahulu untuk mengetahui kendaraan mana yang masih layak diperbaiki. Armada yang masih memungkinkan untuk diperbaiki akan diprioritaskan, sedangkan kendaraan yang sudah tidak layak akan diproses sesuai ketentuan penghapusan aset.
“Mobil kita ini sebenarnya banyak tetapi perawatan kurang sehingga banyak mobil rusak. Jadi kita data dulu, kalau masih bisa diperbaiki, diperbaiki, kalau tidak diputihkan saja,” ucap Kapitarauw.
Meskipun sebagian kendaraan lama masih dapat direhabilitasi, kebutuhan terhadap ambulans baru tetap dinilai mendesak. Beberapa puskesmas disebut belum memiliki ambulans yang dapat digunakan untuk menunjang pelayanan dan rujukan pasien.
Kebutuhan serupa juga terdapat di RSUD Dr Alberth Torey. Rumah sakit tersebut membutuhkan ambulans yang dapat selalu tersedia untuk mendukung pelayanan pasien serta tambahan kendaraan jenazah.
“Kita juga perlu ada ambulans yang stay di rumah sakit (RSUD Dr Alberth Torey). Juga perlu ada tambahan mobil jenazah karena sekarang ini kita punya baru satu saja,” kata Kapitarauw yang juga menjabat Direktur RSUD Dr Alberth Torey.
Kondisi geografis Teluk Wondama yang memiliki wilayah pelayanan tersebar menjadi salah satu alasan pentingnya ketersediaan kendaraan kesehatan. Ambulans tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi pasien, tetapi juga menjadi bagian dari sistem rujukan ketika pasien membutuhkan penanganan di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.
Dari sisi legislatif, Komisi A DPRK Teluk Wondama menyambut baik usulan peningkatan armada tersebut. Namun, kebutuhan pengadaan harus tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah serta disusun berdasarkan tingkat urgensi.
Sekretaris Komisi A DPRK Teluk Wondama, Robert Gayus Baibaba, meminta Dinas Kesehatan menyusun skala prioritas dalam penggunaan anggaran sehingga kebutuhan yang paling mendesak dapat terlebih dahulu dipenuhi.
“Kita mengharapkan ada skala prioritas. Memang semua kegiatan itu penting, tapi pasti ada yang prioritas. Jadi, kami harapkan dari Dinas mengatur dengan baik anggaran yang ada untuk belanja hal-hal yang sifatnya prioritas,” terangnya.
Usulan penggunaan Dana Otsus untuk pengadaan ambulans selanjutnya menjadi salah satu opsi yang dapat dikaji dalam perencanaan anggaran daerah. Pemanfaatannya perlu mempertimbangkan ketentuan penggunaan Dana Otsus serta kebutuhan riil pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain menambah kendaraan baru, perbaikan sistem pemeliharaan armada yang sudah tersedia juga menjadi pekerjaan penting. Pengadaan kendaraan tanpa dukungan anggaran pemeliharaan yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.
Karena itu, penguatan layanan ambulans di Teluk Wondama membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pemetaan kebutuhan setiap puskesmas, perbaikan kendaraan yang masih layak, pengadaan armada baru, hingga penyediaan dukungan pemeliharaan secara berkelanjutan.
Dengan perencanaan berbasis prioritas, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan dan mempercepat proses rujukan pasien, terutama bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan kesehatan.
