Manokwari, Beritakasuari.com – Pemerintah Kabupaten Manokwari mendorong organisasi perempuan di daerah tersebut untuk membangun kemandirian dalam menjalankan program. Dukungan pemerintah melalui hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan tidak menjadi sumber ketergantungan, melainkan modal awal untuk mengembangkan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan Asisten II Sekretaris Daerah (Sekda) Manokwari, Jefri Sahuburua, saat mewakili Bupati Manokwari membuka talkshow bertajuk “Merdeka dari Ketergantungan”. Kegiatan itu digelar dalam rangka menyemarakkan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia di Manokwari.
Jefri menjelaskan, pemberian hibah kepada organisasi perempuan pada dasarnya merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk membantu organisasi berkembang. Karena itu, bantuan tersebut perlu dikelola secara tepat sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih panjang bagi organisasi dan masyarakat.
“Hibah adalah dukungan pemerintah agar organisasi dapat berkembang. Jangan melihat hibah hanya sebagai bantuan yang harus dihabiskan, tetapi jadikan sebagai modal untuk membangun kegiatan yang produktif dan berkelanjutan,” ujar Jefri saat membacakan sambutan Bupati Manokwari.
Menurutnya, semangat kemandirian menjadi bagian penting dalam pemberdayaan perempuan. Organisasi perempuan dinilai memiliki posisi strategis karena kiprahnya tidak hanya berdampak terhadap anggotanya, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap ketahanan keluarga, kehidupan sosial, kegiatan ekonomi, hingga pembangunan daerah.
Jefri menekankan bahwa perempuan harus ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat berbagai program pemerintah. Dengan kapasitas yang semakin kuat, organisasi perempuan diharapkan mampu melahirkan berbagai gagasan dan kegiatan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan ketergantungan organisasi tidak selalu berkaitan dengan keterbatasan dana. Faktor lain seperti kemampuan pengelolaan organisasi, keterampilan, pengetahuan, kreativitas, serta akses terhadap sumber daya turut menentukan keberlanjutan sebuah organisasi.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Manokwari terus mendorong peningkatan kapasitas perempuan melalui berbagai bentuk pelatihan, pengembangan usaha dan penguatan literasi digital.
Jefri meminta organisasi penerima hibah agar memiliki kemampuan mengelola sumber daya secara produktif. Penggunaan dana pemerintah juga harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan tujuan program yang telah ditetapkan.
“Setiap organisasi harus berdiri mandiri, mampu menciptakan inovasi, serta mengelola modal secara produktif. Kami minta penerima hibah memastikan penggunaannya tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Manokwari, Alberthina Porulery, mengatakan ketergantungan finansial maupun program masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi organisasi perempuan dalam menjaga keberlanjutan kegiatan.
Menurut Alberthina, diperlukan perubahan pola pikir agar organisasi tidak hanya menunggu dukungan pemerintah, tetapi mulai mencari peluang dan menciptakan inovasi yang memungkinkan kegiatan tetap berjalan secara mandiri.
Momentum Bulan Kemerdekaan, kata dia, dapat menjadi titik awal untuk membangun semangat tersebut. Organisasi perempuan perlu memperkuat kapasitas kepemimpinan sehingga mampu mengambil keputusan strategis dan mengembangkan program sesuai kebutuhan masyarakat.
“Melalui forum ini, kita ingin membangun pola pikir mandiri serta meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis,” terang Alberthina.
Talkshow “Merdeka dari Ketergantungan” diikuti para ketua dan bendahara organisasi perempuan calon penerima hibah se-Kabupaten Manokwari. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan organisasi, perencanaan program, penggunaan anggaran, serta pentingnya pengawasan.
Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut hadir sebagai narasumber, di antaranya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Manokwari.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Manokwari berharap organisasi perempuan semakin mampu mengembangkan potensi internal, mengelola dukungan secara bertanggung jawab, serta menciptakan program yang memiliki dampak jangka panjang. Semangat “merdeka dari ketergantungan” pun diharapkan tidak berhenti sebagai tema kegiatan, tetapi menjadi budaya baru dalam pengelolaan organisasi perempuan di Kabupaten Manokwari.
