Manokwari, Beritakasuari.com – Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, menilai pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ia meminta pemerintah segera membangun sistem pangkalan data terpadu yang dapat diakses publik sebagai langkah memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran.
Menurut Filep, hingga saat ini masyarakat masih kesulitan memperoleh informasi yang jelas mengenai penyaluran maupun pemanfaatan dana Otsus. Kondisi tersebut dinilai menghambat pengawasan publik sekaligus menimbulkan keraguan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran yang diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Mereka harus memastikan bahwa setiap satu rupiah dana Otsus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Filep Wamafma di Manokwari, Sabtu (1/8/2026).
Ia menjelaskan, salah satu penyebab lemahnya transparansi adalah belum tersedianya sistem informasi terintegrasi yang dapat diakses melalui laman resmi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengetahui alokasi, pelaksanaan, hingga hasil penggunaan dana Otsus.
Filep menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya basis data yang terintegrasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya program sekaligus memastikan anggaran benar-benar digunakan sesuai kebutuhan pembangunan.
Selain itu, ia mengingatkan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, seperti DPR Otsus di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta Majelis Rakyat Papua (MRP), agar menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Menurutnya, peran lembaga tersebut sangat penting dalam memastikan penggunaan dana Otsus berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Filep juga menilai rendahnya akses terhadap informasi berdampak langsung pada minimnya partisipasi masyarakat dalam mengawal penggunaan dana Otsus. Padahal, keterlibatan publik merupakan salah satu instrumen penting untuk mencegah penyimpangan sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola anggaran.
Ia berharap pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota segera membangun sistem database yang terintegrasi, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Langkah tersebut dinilai akan memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan setiap anggaran Otsus benar-benar digunakan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Menurut Filep, pengelolaan dana Otsus yang transparan bukan hanya menjadi tuntutan administrasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Tanah Papua.
