Kaimana, Beritakasuari.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Basuki Sukardjono, S.H., M.H., menegaskan bahwa integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas penegakan hukum. Penegasan tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Kaimana pada Senin (27/7/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda pembinaan dan pengawasan rutin Kejaksaan Tinggi Papua Barat terhadap satuan kerja di daerah. Selain mengevaluasi capaian kinerja, kegiatan itu juga dimanfaatkan untuk memantau kesiapan sarana dan prasarana, sekaligus memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di Kabupaten Kaimana.
Dalam kunjungan tersebut, Basuki Sukardjono didampingi Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Papua Barat, Ny. Novita Basuki, bersama jajaran pejabat Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana, Budi Susilo, S.H., M.Hum., beserta para kepala seksi, Kepala Subbagian Pembinaan, seluruh pegawai Kejari Kaimana, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kaimana.
Dalam arahannya, Kajati Papua Barat meminta seluruh insan Adhyaksa terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum melalui kinerja yang berintegritas, disiplin, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan hanya dapat dipertahankan apabila setiap aparatur menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
“Kinerja yang baik harus dibangun di atas fondasi integritas dan profesionalisme. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan hanya dapat dipertahankan melalui pelaksanaan tugas yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab,” tegas Basuki Sukardjono.
Ia menambahkan, pembinaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memastikan seluruh program kerja berjalan efektif dan selaras dengan kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas di setiap bidang menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas layanan serta efektivitas penegakan hukum.
Selain memberikan arahan, Kajati Papua Barat bersama rombongan meninjau langsung kondisi fasilitas di lingkungan Kejari Kaimana. Peninjauan dilakukan untuk memastikan sarana pendukung pelayanan publik maupun operasional perkantoran berada dalam kondisi yang memadai sehingga mampu menunjang pelaksanaan tugas secara optimal.
Dalam sesi evaluasi, setiap bidang memaparkan perkembangan pelaksanaan program kerja, capaian kinerja, hingga berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Kejari Kaimana. Hasil pemaparan tersebut menjadi dasar bagi pimpinan untuk memberikan masukan strategis dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan perkara serta tata kelola kelembagaan.
Basuki juga mengingatkan pentingnya memperkuat koordinasi internal di lingkungan kejaksaan serta membangun sinergi yang baik dengan kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, kolaborasi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana, Budi Susilo, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pembinaan yang diberikan langsung oleh pimpinan Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kejari Kaimana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta menjaga integritas dalam menjalankan amanah sebagai aparat penegak hukum.
“Kejari Kaimana berkomitmen menindaklanjuti seluruh arahan yang diberikan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, optimalisasi penegakan hukum, serta penguatan tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Budi Susilo.
Melalui pembinaan, evaluasi, serta penguatan koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, Kejaksaan Tinggi Papua Barat berharap seluruh satuan kerja di wilayah hukumnya mampu menghadirkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas, transparan, dan dipercaya masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.
