Manokwari, Beritakasuari.com – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Papua Barat, Ria Maria Come, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui pembinaan dan evaluasi terhadap pejabat yang baru dikukuhkan. Sebanyak 13 pejabat administrator dan pengawas atau eselon III dan IV akan menjalani proses pembinaan secara berkala agar target organisasi dapat tercapai secara optimal.
Ria menjelaskan bahwa pola pembinaan yang diterapkan selama ini dilakukan secara berkesinambungan melalui rapat rutin setiap awal bulan. Forum tersebut dimanfaatkan untuk menetapkan sasaran kerja yang harus dicapai selama satu bulan ke depan, sekaligus mengevaluasi hasil pelaksanaan program pada periode sebelumnya.
“Selama ini memang saya menerapkan pembinaan. Kami rapat setiap awal bulan untuk menentukan apa yang akan dikerjakan selama satu bulan, kemudian kami evaluasi hasil kerja bulan sebelumnya. Dengan cara seperti itu, saya pikir kinerja mereka bisa dinilai dengan baik,” ujar Ria usai pengukuhan pejabat eselon III dan IV di Ruang Multimedia Kantor Gubernur Papua Barat, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, evaluasi berkala menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas kinerja aparatur sekaligus memastikan setiap unit kerja mampu menjalankan tugas sesuai target yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut, pencapaian organisasi dapat dipantau secara objektif dan berkesinambungan.
Ria juga menjelaskan bahwa mekanisme pengangkatan pejabat di lingkungan Disdukcapil memiliki prosedur yang berbeda dibanding organisasi perangkat daerah lainnya. Meskipun Disdukcapil telah menjadi perangkat daerah yang bersifat otonom, proses pengisian jabatan tetap memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat.
Sebelum nama pejabat diusulkan, pemerintah daerah terlebih dahulu melaksanakan uji kompetensi untuk memastikan kemampuan calon pejabat sesuai kebutuhan organisasi. Selanjutnya, usulan tersebut diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebelum diterbitkan surat keputusan sebagai dasar pelantikan.
“Berbeda dengan perangkat daerah lain, pejabat Dukcapil yang telah diusulkan masih harus mengikuti proses seleksi di Ditjen Dukcapil Kemendagri. Setelah itu baru diterbitkan SK dan dilantik oleh pimpinan daerah,” jelasnya.
Ia menilai mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Disdukcapil merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan adanya proses seleksi berlapis, kualitas aparatur diharapkan semakin baik sehingga mampu memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.
Evaluasi terhadap 13 pejabat yang baru dikukuhkan juga akan menjadi tolok ukur keberhasilan pola pembinaan yang diterapkan selama ini. Setiap pejabat diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang selaras dengan visi organisasi, sekaligus berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Papua Barat.
Ria berharap seluruh pejabat yang baru memperoleh amanah tersebut dapat bekerja secara profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan sinergi yang kuat di lingkungan Disdukcapil, pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Papua Barat diharapkan semakin cepat, akurat, transparan, dan berkualitas.
