Jakarta, Beritakasuari.com – Pemerintah terus mempercepat upaya peningkatan kualitas hunian di wilayah Papua melalui program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dinilai semakin masif dan terarah. Inisiatif ini mendapat perhatian serius karena masih tingginya angka masyarakat yang belum memiliki rumah layak atau masih tinggal dalam kondisi yang memprihatinkan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai langkah yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai terobosan besar dalam menjawab persoalan mendasar di kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya menyasar pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan hunian yang sudah ada agar memenuhi standar kelayakan.
“Program ini sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah. Bahkan untuk bedah rumah saja, dialokasikan minimal 21.000 unit di Papua,” ujarnya usai rapat persiapan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni di Jakarta.
Menurutnya, skala program yang besar menjadi jawaban atas tantangan geografis dan administratif Papua yang terdiri dari enam provinsi serta puluhan kabupaten/kota. Jika hanya mengandalkan anggaran daerah, beban pembiayaan dinilai akan sangat berat dan tidak merata.
Dengan perhitungan sederhana, distribusi 21.000 unit rumah ke 42 kabupaten/kota akan menuntut anggaran signifikan dari masing-masing daerah. Karena itu, intervensi pemerintah pusat menjadi kunci untuk memastikan program berjalan efektif dan merata.
Apresiasi juga diberikan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait yang dinilai mampu menghadirkan pendekatan komprehensif dalam sektor perumahan. Program yang dijalankan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek pembiayaan dan penataan kawasan.
Selain bedah rumah, pemerintah turut menyiapkan skema lain seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta rumah subsidi untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Penanganan kawasan kumuh juga menjadi bagian penting dari strategi ini, dengan beberapa lokasi prioritas yang telah ditetapkan di wilayah Papua.
Langkah terpadu ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan dukungan lintas sektor, program perumahan di Papua diharapkan mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan.
