Manokwari, Beritakasuari.com – Proses seleksi penerimaan calon anggota Polri tahun anggaran 2026 di Papua Barat ditegaskan berjalan secara profesional dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kepolisian memastikan seluruh tahapan bebas dari praktik pungutan liar maupun intervensi pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kapolda Papua Barat, Irjen Pol. Alfred Papare, menekankan kepada seluruh panitia agar tidak memberikan ruang terhadap praktik kecurangan dalam bentuk apa pun, termasuk janji kelulusan yang disertai imbalan tertentu. Ia meminta agar setiap indikasi pelanggaran segera dilaporkan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk ditindaklanjuti.
“Kepada panitia, saya sudah tekankan untuk tidak ada janji-janji atau iming-iming tertentu, misalnya dengan membayar dan sebagainya. Jika ada anggota Polri, baik panitia maupun bukan, yang menjanjikan kelulusan, segera lapor ke Propam,” ujarnya.
Peringatan tidak hanya ditujukan kepada internal kepolisian, tetapi juga kepada orang tua peserta seleksi. Kapolda mengingatkan agar tidak mudah percaya pada pihak yang mengaku dapat membantu kelulusan dengan cara instan. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut justru berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.
“Jangan percaya kalau ada anggota polisi yang datang menawarkan diri bisa membantu. Kalau nanti anaknya tidak lulus baru melapor tertipu sekian rupiah, maka orang tuanya juga akan saya periksa karena dianggap ikut bekerja sama dalam pelanggaran ini,” tegasnya.
Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, para calon siswa diminta untuk fokus meningkatkan kemampuan di setiap aspek penilaian. Seleksi mencakup berbagai tahapan penting seperti akademik, fisik, dan psikologi yang masing-masing memiliki bobot penilaian tersendiri.
Kapolda menjelaskan bahwa kuota penerimaan tahun ini berada di kisaran lebih dari 200 peserta, sehingga hanya kandidat terbaik yang akan lolos. Ia mendorong para peserta untuk memaksimalkan potensi diri tanpa bergantung pada cara-cara yang melanggar aturan.
Selain itu, untuk menjaga keterbukaan informasi, Polda Papua Barat telah menyediakan saluran pengaduan Propam di setiap lokasi pelaksanaan tes. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan laporan masyarakat terkait dugaan kecurangan.
Dengan pengawasan ketat dan komitmen bersama, proses seleksi Polri di Papua Barat diharapkan mampu menghasilkan anggota yang berkualitas, berintegritas, serta siap menjalankan tugas secara profesional di tengah masyarakat.
