Manokwari Selatan, Beritakasuari.com – Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) terus digaungkan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia, termasuk Papua Barat.
Dalam kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Balai Desa Abreso, Distrik Ransiki, Manokwari Selatan pada 3 Juni 2025, Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, hadir langsung dan menyampaikan dukungannya.
Obet menekankan pentingnya menyambut program MBG yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, sebagai langkah konkret mencerdaskan anak bangsa dari Sabang hingga Merauke, tanpa terkecuali bagi anak-anak Papua.
Ia juga menyampaikan bahwa meski berasal dari latar belakang non-kesehatan, penempatannya di Komisi IX adalah bagian dari peran strategis dalam mendukung kemajuan daerah.
“Ini kesempatan besar yang Tuhan berikan untuk Papua. Kita harus gunakan momentum ini untuk membuat perubahan nyata,” ujar Obet di hadapan peserta sosialisasi.
Program ini menyasar dua kelompok utama penerima manfaat: kalangan peserta didik (mulai dari PAUD hingga SLB dan sekolah keagamaan), serta kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, menyusui, dan balita.
Hal ini sekaligus mendukung tujuan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menurunkan angka stunting di wilayah-wilayah prioritas.
Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Erdiansyah dan Muhammad Suhud, memaparkan bahwa program ini didesain untuk membentuk fondasi Indonesia Emas melalui perbaikan kualitas gizi masyarakat sejak dini. “SDM berkualitas adalah modal utama bangsa. Tanpa gizi yang cukup dan seimbang, mimpi itu hanya angan,” kata Erdiansyah.
Sementara itu, Muhammad Suhud menjelaskan bahwa dua dapur sehat telah beroperasi di Manokwari Selatan, yakni di Distrik Ransiki dan Koransbari. Saat ini, BGN tengah melakukan pendataan menyeluruh untuk memetakan jumlah penerima manfaat serta kebutuhan infrastruktur dapur di distrik lainnya.
Kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus memperluas pemahaman mengenai pentingnya peran kolaboratif dalam mendukung kebijakan kesehatan nasional.
Obet menegaskan kembali bahwa tugas legislator bukan sekadar membahas undang-undang, tetapi juga memastikan program pusat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.