Bintuni, Beritakasuari.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni memperkuat langkah pengendalian inflasi menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berpotensi memicu lonjakan harga kebutuhan pokok. Strategi ini dibahas dalam rapat koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin langsung oleh Bupati Yohanis Manibuy.
Rapat tersebut menjadi respons cepat atas penyesuaian harga BBM oleh Pertamina per 20 April 2026, yang turut dipengaruhi dinamika ekonomi global. Pemerintah daerah mencermati dampak kenaikan harga, termasuk Pertamax Turbo yang mencapai Rp19.400 dan Dexlite sebesar Rp23.600 per liter, terhadap daya beli masyarakat.
Dalam arahannya, Yohanis menegaskan pentingnya pemantauan harga secara berkelanjutan oleh dinas terkait. “Dinas Perindagkop agar memantau harga yang terlampaui melonjak dan melaporkan secara berkelanjutan,” ujarnya, menekankan perlunya respons cepat terhadap fluktuasi pasar.
Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta aktif melakukan pengawasan lapangan guna memastikan harga tetap terkendali, termasuk menghindari disparitas harga BBM bersubsidi di tingkat pengecer. Pemerintah juga menggandeng unsur Forkopimda untuk menjaga kelancaran distribusi barang dan mencegah praktik penimbunan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.
“Saya ajak kita sama-sama untuk dapat melakukan monitoring pengawasan di lapangan secara berkelanjutan. Ini dilakukan untuk memastikan stok di gudang pelaku pasar agar tidak terjadi penimbunan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari strategi jangka menengah, TPID Teluk Bintuni akan mendorong kerja sama antar daerah guna menjamin ketersediaan pasokan pangan. Tim teknis juga tengah menyusun neraca komoditas strategis berbasis data distributor, sebagai instrumen pengambilan kebijakan yang lebih presisi.
Pemerintah daerah turut merencanakan pengaktifan kembali Satgas Pangan untuk memperkuat aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran distribusi dan harga. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku yang melanggar aturan.
Yohanis juga mengajak sektor swasta dan distributor untuk terlibat aktif dalam menjaga stabilitas harga. “Saya minta agar semua jajaran Pemkab dan mitra swasta atau distributor juga untuk benar-benar memantau dan mengendalikan harga dan inflasi. Agar masyarakat tetap sejahtera,” imbaunya.
Dengan sinergi lintas sektor dan respons kebijakan yang cepat, pemerintah optimistis dapat meredam dampak kenaikan BBM terhadap inflasi daerah. Upaya ini sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan harga tetap stabil di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.
