Manokwari, Beritakasuari.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat tengah melakukan penataan ulang struktur birokrasi dengan fokus utama pada pengisian jabatan pelaksana tugas (plt) dan posisi kosong yang ditinggalkan akibat pensiun. Penegasan ini disampaikan oleh Definitifkan Jabatan Kosong, pada Selasa (27/5/2025).
Lakotani menekankan bahwa pengisian jabatan definitif merupakan langkah strategis untuk memastikan efektivitas jalannya roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Dominggus Mandacan. Ia menyebut bahwa mutasi jabatan yang akan segera dilakukan, diprioritaskan pada OPD yang selama ini dipimpin plt, termasuk Bappeda dan Disnakertrans, serta jabatan Kepala Dinas Pendidikan yang akan segera ditinggalkan karena pensiun.
“Penataan ini penting agar mekanisme pemerintahan tidak berjalan di atas ketidakkepastian. Semua posisi strategis harus diisi oleh pejabat tetap yang memiliki legitimasi dan tanggung jawab penuh,” ujar Lakotani.
Selain penataan jabatan, peningkatan disiplin ASN juga menjadi sorotan utama. Lakotani menyampaikan bahwa ia rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai kantor OPD dan menemukan adanya penurunan kedisiplinan serta etos kerja ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Masih banyak pegawai yang tidak menunjukkan performa yang seharusnya. Ke depan, kami akan memperketat penerapan aturan dan melakukan pembinaan intensif,” tegasnya.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa pembinaan memiliki batas. Jika dalam proses tersebut tidak ada perubahan signifikan, maka sanksi tegas termasuk pemberhentian dapat diberlakukan sebagai langkah pembelajaran bagi ASN lainnya.
“Pembinaan adalah pilihan pertama, tetapi jika itu gagal, kami harus bertindak demi kemajuan birokrasi dan pelayanan publik,” tandasnya.
Langkah-langkah ini diambil sebagai wujud komitmen Pemprov Papua Barat untuk membangun sistem pemerintahan yang profesional, efektif, dan akuntabel selaras dengan semangat reformasi birokrasi nasional.
