Merauke, Beritakasuari.com – Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, mengimbau seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan agar menunjukkan sikap kooperatif selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua. Seruan tersebut disampaikan dalam rapat bersama BPK dan para kepala OPD di Kantor Gubernur, Senin (14/4/2025).
“Saya tekankan agar seluruh pimpinan OPD, khususnya para bendahara, bersikap terbuka dan responsif dalam memberikan keterangan. Kita ingin meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegas Paskalis.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti perlunya pengelolaan aset yang tertib, terutama terkait kendaraan dinas. Paskalis menegaskan bahwa kendaraan dinas harus tetap menjadi aset OPD, bukan ikut berpindah seiring mutasi pegawai ke instansi lain.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur turut meminta pendampingan dan arahan dari BPK RI untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah, mengingat Provinsi Papua Selatan masih tergolong baru dalam struktur pemerintahan.
“Kami siap dikoreksi dan dibimbing. Kami ingin belajar agar tata kelola keuangan kami semakin baik” ujarnya kepada Kepala Perwakilan BPK RI Papua Selatan, Amin Abad Bangun.
Menanggapi hal tersebut, Amin Abad Bangun menyampaikan apresiasi atas niat baik Pemprov Papua Selatan dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah (LKPD). Menurutnya, meskipun pemerintahan ini masih baru, semangat untuk mengelola keuangan secara bertanggung jawab patut diapresiasi.
