Mansel, Beritakasuari.com – Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta program Otonomi Khusus tahun 2027. Forum strategis ini berlangsung di Gedung Serba Guna Petrus Abreso pada Senin (4/5/2026) dan menjadi momentum penting untuk merumuskan arah pembangunan yang lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut mengusung tema yang menitikberatkan pada percepatan pelayanan dasar yang berkualitas serta transformasi tata kelola pemerintahan. Fokus ini diarahkan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kerangka otonomi khusus.
Bupati Manokwari Selatan, Bernard Mandacan, menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Ia menilai bahwa perencanaan tidak boleh berhenti pada konsep, melainkan harus diwujudkan dalam program konkret yang terarah.
“Pembangunan harus benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat kita. Ini bukan sekadar slogan, tetapi komitmen bersama untuk bergerak dengan visi yang jelas,” ujarnya.
Menurutnya, arah pembangunan daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional. Ia menggarisbawahi lima fokus utama yang menjadi pedoman, mulai dari peningkatan layanan dasar, pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan, perluasan kesempatan kerja melalui UMKM, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur.
Tahun 2027 sendiri merupakan fase penting dalam pelaksanaan RKPD yang masih berada dalam koridor visi pembangunan jangka menengah daerah 2025–2029, yaitu mewujudkan Manokwari Selatan yang harmonis, berkeadilan, mandiri, dan sejahtera. Oleh karena itu, proses penyusunan program harus dilakukan secara cermat, transparan, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Bupati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk aktif memberikan gagasan dan inovasi demi memperkuat kualitas perencanaan pembangunan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar setiap keputusan yang diambil benar-benar relevan dan berdampak luas.
“Musrenbang ini bukan hanya forum daerah, tetapi bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Selain membahas RKPD, forum tersebut juga menjadi ruang untuk merumuskan program yang didanai melalui skema otonomi khusus. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan dana tersebut dikelola secara efektif dan tepat sasaran, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua.
Bernard menambahkan bahwa pemerintah pusat telah menyediakan kerangka regulasi yang jelas dalam pengelolaan dana Otsus, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Hal ini bertujuan agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Semangat otonomi khusus harus diwujudkan dalam program nyata yang mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” pungkasnya.
