Fakfak- Beritakasuari.com – Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menyoroti berbagai persoalan pendidikan yang masih terjadi di wilayah pedalaman Papua Barat saat melakukan kunjungan reses di Distrik Kramongmongga, Kabupaten Fakfak, Kamis, 7 Mei 2026. Dalam agenda tersebut, ia bertemu langsung dengan para kepala sekolah dan tenaga pendidik di SD Inpres Krawargeb untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait kondisi pendidikan dasar di daerah terpencil.
Kunjungan itu menjadi perhatian besar bagi masyarakat setempat karena dinilai sebagai momentum langka. Para guru dan siswa menyambut langsung kedatangan senator asal Papua Barat tersebut. Dalam dialog yang berlangsung bersama kepala sekolah se-Distrik Kramongmongga, sejumlah persoalan mendasar diungkap, mulai dari keterbatasan fasilitas belajar, minimnya sarana penunjang pendidikan, hingga persoalan kesejahteraan tenaga pengajar.
Kepala SD Inpres Krawargeb, Petronela Maryany Heremba, menyampaikan rasa bangga atas kunjungan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa selama ini sekolah-sekolah di wilayah pedalaman jarang mendapat perhatian langsung dari pejabat negara. Menurutnya, para kepala sekolah berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan dapat diteruskan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar memperoleh penanganan serius.
Dalam pengawasannya, Filep juga meninjau pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) serta mengevaluasi kondisi pendidikan dasar di wilayah tersebut. Ia menilai implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di sektor pendidikan belum mampu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat pedalaman Papua Barat, khususnya di Kabupaten Fakfak.
Menurutnya, banyak guru yang hingga kini belum memiliki rumah dinas sehingga harus menempuh perjalanan jauh menuju sekolah. Kondisi itu dinilai sangat memprihatinkan karena berdampak langsung terhadap efektivitas kegiatan belajar mengajar. Bahkan, sebagian tenaga pendidik disebut harus menempuh perjalanan hingga dua jam dari kampung menuju lokasi sekolah setiap hari.
Filep menegaskan bahwa kondisi tersebut justru bertolak belakang dengan situasi pada era sebelum Otonomi Khusus diterapkan. Ia menyebut pada dekade 1980-an hingga 1990-an, sekolah-sekolah di wilayah pedalaman masih memiliki fasilitas rumah dinas guru yang memadai. Namun saat ini, meski anggaran Otsus terus dikucurkan, kebutuhan dasar tersebut justru belum tersedia secara merata.
Selain persoalan rumah dinas, ia turut menyoroti distribusi bantuan seragam sekolah yang berasal dari dana Otsus. Berdasarkan laporan para guru, bantuan tersebut belum sepenuhnya menjangkau sekolah-sekolah di daerah terpencil. Situasi ini menunjukkan masih adanya ketimpangan layanan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedalaman.
Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah rendahnya angka kelulusan siswa sekolah dasar di Distrik Kramongmongga. Filep mengungkapkan terdapat sekolah yang hanya mampu meluluskan satu siswa dalam satu tahun ajaran. Sementara jumlah lulusan tertinggi di beberapa sekolah hanya mencapai lima siswa. Menurutnya, pembangunan gedung sekolah saja tidak cukup jika kualitas dan hasil pendidikan belum mengalami peningkatan signifikan.
Ia juga menyinggung pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut belum menyentuh sekolah-sekolah di wilayah pedalaman Fakfak. Padahal, program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar siswa di daerah terpencil.
Sebagai tindak lanjut, Filep memastikan akan mendorong Pemerintah Kabupaten Fakfak agar memanfaatkan dana Otsus untuk membangun rumah dinas guru dan mendukung kebutuhan operasional tenaga pendidik. Ia menilai kesejahteraan guru di wilayah pedalaman harus menjadi prioritas karena mereka memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua.
Selain rumah tinggal, para guru juga berharap adanya peningkatan kesejahteraan berupa tunjangan khusus bagi tenaga pengajar yang telah mengabdi selama puluhan tahun di daerah terpencil. Aspirasi tersebut dinilai penting untuk menjaga motivasi dan keberlanjutan pelayanan pendidikan di kawasan pedalaman.
Dalam kesempatan itu, Filep turut meminta setiap sekolah menyiapkan data pokok pendidikan atau Dapodik secara lengkap agar proses penyaluran beasiswa Program Indonesia Pintar dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Menurutnya, perhatian terhadap guru dan siswa di daerah terpencil harus diwujudkan melalui kebijakan nyata yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh di Papua Barat.
