Wamena, Beritakasuari.com– Pemerintah pusat mempercepat penanganan pascakonflik sosial di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dengan menempatkan validasi dan pengumpulan data sebagai salah satu tahapan utama menuju proses rekonsiliasi.
Upaya tersebut dibahas melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah menilai ketersediaan data yang cepat sekaligus akurat diperlukan agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditindaklanjuti dan proses pemulihan tidak berlarut-larut.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djamari Chaniago mengatakan seluruh kementerian dan lembaga terkait diarahkan untuk menggunakan basis data yang sama dengan mengacu pada kebutuhan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
“Kecepatan mengumpulkan data dan jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama lagi untuk proses rekonsiliasi. Semua instansi kementerian berfokus pada isu dan satu data, yakni sesuai surat masuk Bupati Jayawijaya,” katanya.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi II lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Kantor Kemenko Polkam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
Sejumlah kementerian menyatakan kesiapan untuk mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing. Penanganan diarahkan antara lain terhadap fasilitas pendidikan, rumah ibadah, jembatan serta sarana umum yang mengalami kerusakan akibat konflik.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menekankan bahwa kualitas data menjadi faktor krusial sebelum pemerintah menentukan langkah pemulihan.
Menurut Pratikno, proses pendataan harus dilakukan melalui koordinasi antara perangkat teknis di tingkat provinsi dan kabupaten. Dengan demikian, bantuan dan program pemulihan dapat diberikan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
“Data ini harus diperoleh melalui kerja sama dinas teknis baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kecepatan dan ketepatan sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” ujarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk turut menyampaikan apresiasi terhadap kementerian dan lembaga yang telah terlibat dalam penanganan situasi pascakonflik di Jayawijaya. Ia memastikan dukungan pemerintah pusat akan terus diberikan dalam proses rekonsiliasi.
Selain pemulihan fasilitas, Ribka meminta Kementerian Sosial turut memperhatikan kondisi keluarga korban yang meninggal dunia. Menurutnya, pemberian santunan sosial diperlukan sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat yang terdampak.
Di tingkat daerah, Bupati Jayawijaya Atenius Murip mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kesabaran selama seluruh tahapan penanganan berlangsung. Ia berharap proses yang sedang dilakukan pemerintah pusat dapat segera memberikan hasil bagi masyarakat.
“Kami berharap dalam proses dan tahapan ini rakyat Jayawijaya agar tetap sabar dan mendoakan segala proses yang berjalan cepat di pusat,” ujarnya.
Dukungan terhadap langkah pemerintah juga disampaikan Ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka. Ia menilai keseriusan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam menangani dampak konflik di Wamena menjadi modal penting untuk memulihkan kondisi masyarakat.
Lucky berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak berhenti pada rapat, tetapi segera diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan. Ia juga menilai keterlibatan seluruh pemangku kepentingan teknis di tingkat kabupaten diperlukan agar proses pendataan dapat berlangsung secara menyeluruh.
“Kami berpesan agar data yang dibutuhkan segera ditindaklanjuti secepatnya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan atau stakeholder teknis tingkat kabupaten,” katanya.
Percepatan rekonsiliasi tersebut diharapkan tidak hanya menyelesaikan kebutuhan pemulihan pascakonflik, tetapi juga memperkuat kondisi sosial masyarakat Jayawijaya. Pemerintah pusat dan daerah kini diarahkan untuk memastikan setiap tahapan berjalan berdasarkan data yang terverifikasi, sehingga program bantuan, pemulihan fasilitas, dan dukungan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran.
Dengan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan di tingkat lokal, proses rekonsiliasi di Jayawijaya diharapkan dapat berlangsung lebih cepat sekaligus menjadi fondasi bagi terciptanya kembali rasa aman dan kepercayaan masyarakat.
