Manokwari, Beritakasuari.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRP Papua Barat menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Masukan tersebut mencakup persoalan lingkungan, infrastruktur, aset daerah, kesiapsiagaan bencana, pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan hingga tata kelola aparatur sipil negara.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRP Papua Barat di Aston Niu Hotel, Manokwari, Senin, 31 Agustus 2026. Fraksi PDIP menilai berbagai persoalan tersebut perlu ditangani secara terintegrasi karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keberadaan tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah yang berada di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Papua Barat. Fraksi meminta pemerintah provinsi memberikan dukungan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk mencari dan menyiapkan lokasi TPA yang lebih sesuai.
Kondisi TPA tersebut dinilai perlu segera ditata, terlebih setelah muncul kejadian kebakaran di kawasan pembuangan sampah. Penataan tidak hanya berkaitan dengan lokasi, tetapi juga menyangkut pengelolaan lingkungan dan aspek keselamatan di sekitar kawasan pemerintahan.
Selain persoalan persampahan, Fraksi PDIP meminta pemerintah mempercepat penyelesaian aset bergerak maupun tidak bergerak yang berkaitan dengan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Kepastian status aset dianggap penting agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum pada masa mendatang.
Untuk mendukung proses tersebut, fraksi mendorong pembentukan panitia khusus yang bertugas melakukan pendataan, verifikasi dan inventarisasi aset. Status kepemilikan serta penyelesaian aset juga diminta dilakukan secara transparan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perhatian berikutnya diarahkan pada sektor infrastruktur. Fraksi PDIP meminta Jalan Trans Sinar Furi-Maruni masuk dalam prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Penyediaan anggaran dinilai perlu dilakukan secara bertahap tetapi berkesinambungan agar pembangunan ruas jalan tersebut tidak terhenti di tengah proses.
Ruas jalan yang menghubungkan Manokwari dengan Kabupaten Pegunungan Arfak juga mendapat sorotan. Fraksi meminta pemerintah menangani titik-titik kerusakan, lokasi rawan kecelakaan serta jembatan yang kondisinya sudah tidak memadai.
Aspek keselamatan pengguna jalan menjadi pertimbangan penting dalam rekomendasi tersebut. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten juga didorong meningkatkan koordinasi sehingga penanganan infrastruktur dapat dilakukan secara terpadu dan tidak berjalan secara parsial.
Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi persoalan lain yang dinilai membutuhkan sistem kesiapsiagaan lebih kuat. Fraksi PDIP mengusulkan pembentukan posko karhutla di setiap kabupaten di Papua Barat.
Keberadaan posko tersebut diharapkan mampu memperkuat pemantauan kondisi lapangan sekaligus mempercepat koordinasi ketika terjadi kebakaran. Sistem kesiapsiagaan yang terorganisasi dinilai penting untuk mengurangi risiko meluasnya kebakaran dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan.
Di sektor ekonomi, Fraksi PDIP mendorong pemerintah provinsi memperkuat pemberdayaan masyarakat di tujuh kabupaten. Perhatian khusus diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta mama-mama Papua yang membutuhkan dukungan agar kegiatan ekonominya dapat berkembang secara berkelanjutan.
Menurut fraksi, program pemberdayaan masyarakat sebaiknya tidak berhenti pada pemberian modal. Dukungan pemerintah perlu dilengkapi dengan pelatihan, pendampingan usaha, penguatan kelembagaan, akses pasar serta kepastian lokasi untuk menjalankan kegiatan ekonomi.
Pendekatan tersebut dinilai lebih strategis karena dapat membantu masyarakat membangun kapasitas usaha sekaligus meningkatkan keberlanjutan pendapatan. Pemerintah juga diharapkan menciptakan ekosistem yang memungkinkan pelaku usaha lokal memiliki akses lebih luas terhadap pasar.
Ketahanan pangan turut menjadi agenda yang disoroti. Fraksi PDIP mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan yang melibatkan berbagai perangkat daerah terkait.
Satgas tersebut diharapkan mampu menyatukan program pemerintah mulai dari produksi, distribusi hingga memastikan ketersediaan pangan. Koordinasi lintas sektor dianggap penting karena persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan pertanian, tetapi juga peternakan, perikanan, distribusi dan konsumsi masyarakat.
Dalam penyusunan anggaran, Fraksi PDIP meminta perhatian lebih besar diberikan kepada perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pangan. Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan dinilai memiliki peran strategis dalam membangun sistem pangan daerah yang lebih kuat.
Fraksi juga memberikan perhatian terhadap tata kelola aparatur sipil negara. Pemerintah Provinsi Papua Barat diminta meninjau kembali penempatan ASN pada jabatan strategis, khususnya di lingkungan perangkat daerah teknis.
Penempatan pejabat, menurut fraksi, perlu mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pengalaman serta kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatan. Kesesuaian tersebut dianggap berpengaruh terhadap kemampuan OPD dalam menyusun program serta melaksanakan kebijakan pembangunan.
Dengan penempatan aparatur berdasarkan kompetensi, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengurangi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan.
Aspek kebudayaan juga masuk dalam rekomendasi Fraksi PDIP. Pemerintah provinsi didorong melakukan penataan kembali Dewan Kesenian Papua Barat agar lembaga tersebut dapat menjalankan peran lebih optimal dalam menjaga, mengembangkan dan mempromosikan kebudayaan lokal.
Selain itu, fraksi mengusulkan pelaksanaan Deklarasi Budaya Papua Barat pada 2027. Agenda tersebut diharapkan dapat menjadi ruang untuk memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kekayaan budaya Papua Barat.
Beragam rekomendasi yang disampaikan Fraksi PDIP menunjukkan bahwa pembangunan daerah dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya anggaran yang dialokasikan. Efektivitas pembangunan juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.
Persoalan lingkungan, akses jalan, risiko karhutla, penguatan ekonomi rakyat dan ketahanan pangan memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas kehidupan masyarakat. Karena itu, kebijakan pemerintah perlu disusun berdasarkan kebutuhan lapangan dan didukung dengan koordinasi lintas sektor.
Rekomendasi terkait aset dan penempatan ASN juga menunjukkan pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan. Kepastian administrasi aset serta kesesuaian kompetensi aparatur dapat menjadi fondasi untuk memperkuat efektivitas birokrasi dalam menjalankan agenda pembangunan.
Sementara sektor kebudayaan menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pelestarian identitas serta kekayaan budaya lokal juga menjadi bagian dari pembangunan yang berkelanjutan.
Fraksi PDIP DPRP Papua Barat berharap seluruh masukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan dan prioritas anggaran. Evaluasi diharapkan tidak berhenti pada pembahasan di ruang paripurna, tetapi diwujudkan melalui program yang memiliki target dan manfaat yang jelas.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Papua Barat diharapkan semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pembenahan lingkungan, peningkatan konektivitas, penguatan ekonomi, ketahanan pangan, profesionalitas birokrasi dan pelestarian budaya dapat berjalan beriringan sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah yang lebih inklusif.
