Teluk Bintuni, Beritakasuari.com – Upaya memastikan pasokan energi tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat Teluk Bintuni menjadi perhatian bersama antara Pertamina Patra Niaga, DPR RI, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, serta pelaku usaha penyalur energi di daerah tersebut.
Koordinasi yang melibatkan Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui, Bupati Teluk Bintuni, pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), serta Agen LPG itu membahas kondisi distribusi sekaligus mencari langkah perbaikan agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara optimal.
Alfons Manibui menilai koordinasi lintas pihak diperlukan mengingat Teluk Bintuni merupakan daerah yang terus mengalami pertumbuhan, baik dari sisi ekonomi maupun aktivitas industri. Kondisi tersebut secara otomatis meningkatkan kebutuhan terhadap energi yang memadai.
“Teluk Bintuni ini daerah yang terus berkembang, aktivitas ekonomi dan industrinya cukup tinggi. Sektor energi menunjang ini semua, karenanya diskusi bersama ini menjadi penting untuk melihat kondisi nyata distribusi BBM, minyak tanah, maupun LPG non subsidi di sini,” ujar Alfons.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap langkah Pertamina Patra Niaga dalam menjaga ketersediaan stok energi di wilayah Papua Barat, termasuk BBM dan minyak tanah yang mendapatkan subsidi pemerintah.
Namun, menurut Alfons, ketersediaan stok di tingkat pemasok perlu berjalan seiring dengan distribusi yang efektif hingga ke masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap kuota dan mekanisme penyaluran dinilai penting untuk memastikan energi subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Karenanya kita di sini coba evaluasi lagi, bagaimana kuotanya apakah cukup, bagaimana penyalurannya apakah sudah sesuai aturan dan tepat sasaran. Melalui diskusi bersama ini, DPR RI mendukung dan mencari solusi bersama Pertamina dan Pemda setempat agar penyaluran energi khususnya subsidi bagi masyarakat berjalan baik,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti berbagai masukan yang muncul dalam pertemuan tersebut. Evaluasi kebijakan akan dilakukan untuk melihat peluang peningkatan efektivitas distribusi BBM, minyak tanah, maupun LPG non subsidi.
Bupati Teluk Bintuni menyampaikan apresiasi kepada Pertamina dan para mitra penyalur yang telah memberikan informasi serta menyampaikan sejumlah usulan mengenai kondisi distribusi energi di lapangan.
“Pertama kami terima kasih kepada Pertamina dan pengusaha mitra SPBU dan Agen LPG, sudah berbagi informasi dan usulan-usulan untuk perbaikan distribusi energi. Kami akan coba kaji usulannya, mana yang potensinya apabila dilakukan bisa membantu proses distribusi makin cepat dan efektif. Untuk subsidi, evaluasi kuota apabila dibutuhkan kami juga siap untuk mengajukan usulannya,” jelasnya.
Dari sisi Pertamina Patra Niaga, kondisi persediaan energi yang menjadi penopang kebutuhan Teluk Bintuni disebut berada dalam kondisi baik. Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Awan Raharjo, menjelaskan bahwa Fuel Terminal (FT) Sorong dan Manokwari menjadi titik penyangga utama pasokan untuk wilayah tersebut.
Menurut Awan, rata-rata ketersediaan berbagai produk energi di kedua fasilitas tersebut berada pada kisaran sembilan hingga 10 hari. Pasokan juga terus diperbarui melalui kedatangan kapal yang secara berkala menyuplai kebutuhan di Fuel Terminal Sorong dan Manokwari.
“Bagaimana stok yang baik ini dimaksimalkan distribusinya sehingga ketersediaan di SPBU, Agen Minyak Tanah, dan Agen LPG Non Subsidi ini betul-betul memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Awan.
Ia menegaskan bahwa ketersediaan stok bukan satu-satunya faktor dalam menjaga ketahanan energi di daerah. Distribusi dari titik penyimpanan menuju lembaga penyalur hingga konsumen juga harus berjalan secara lancar agar pasokan yang tersedia dapat dirasakan masyarakat.
Sementara untuk produk bersubsidi, Pertamina Patra Niaga memastikan akan menjalankan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai badan usaha yang mendapat penugasan, Pertamina menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah sekaligus menjaga agar distribusi subsidi berlangsung tepat sasaran.
Awan menilai dukungan pemerintah daerah dan DPR RI sangat diperlukan, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme serta ketentuan penggunaan energi bersubsidi.
“Sosialisasi dan dukungan Pemda dan DPR RI bisa sangat membantu kami dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya penyaluran subsidi sesuai aturan. Pengawasannya pun tidak dapat dilakukan sendiri, karena itu kami sangat mengapresiasi forum diskusi ini dalam mencari solusi-solusi dalam menjaga layanan bagi masyarakat,” ujarnya.
Kolaborasi antara Pertamina, pemerintah daerah, DPR RI, serta para pelaku usaha penyalur diharapkan dapat memperkuat sistem distribusi energi di Teluk Bintuni. Evaluasi secara berkala juga menjadi bagian penting untuk memastikan kuota, penyaluran, dan pengawasan berjalan sesuai kebutuhan serta regulasi yang berlaku.
Pertamina Patra Niaga turut mengimbau masyarakat agar menggunakan energi secara bijak dan sesuai kebutuhan. Untuk memperoleh informasi mengenai produk maupun layanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Customer Solution 135.
