Manokwari, Beritakasuari.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai menyusun langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat menjadi rumah sakit pendidikan sekaligus rumah sakit rujukan bagi masyarakat di wilayah Papua Barat. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, fasilitas medis, dan tata kelola rumah sakit.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, saat memimpin rapat bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rumah Dinas Gubernur Papua Barat, Susweni, Senin (27/7/2026).
Dominggus mengungkapkan bahwa sebelumnya dirinya telah menyampaikan usulan pembangunan rumah sakit vertikal kepada Menteri Kesehatan. Namun, pemerintah pusat menilai peningkatan kapasitas rumah sakit yang telah beroperasi menjadi prioritas dibandingkan membangun fasilitas kesehatan baru.
Atas pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat memutuskan memfokuskan pengembangan RSUP Papua Barat agar mampu berperan sebagai rumah sakit pendidikan sekaligus pusat rujukan pelayanan kesehatan di wilayah Papua Barat.
“Kita perlu tindak lanjuti pengadaan konsultan untuk mengelola rumah sakit. Ini dapat dianggarkan pada APBD Perubahan,” ujar Dominggus.
Sebagai tahap awal, pemerintah akan mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan 2026 untuk menghadirkan konsultan profesional yang bertugas menyusun konsep pengembangan rumah sakit secara komprehensif. Kajian tersebut meliputi kebutuhan tenaga kesehatan, dokter spesialis, alat kesehatan modern, fasilitas pendukung, hingga sistem manajemen yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit pendidikan.
Menurut Dominggus, peningkatan kualitas RSUP tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga harus dibarengi dengan pengembangan sumber daya manusia di sektor kesehatan.
Ia menilai keberadaan Fakultas Kedokteran Universitas Papua (UNIPA) serta Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan Sorong memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kesehatan yang nantinya dapat memperkuat pelayanan di RSUP Papua Barat. Apabila kedua institusi tersebut berkembang secara mandiri, kebutuhan tenaga medis di daerah diharapkan dapat dipenuhi dari putra-putri Papua sendiri.
Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dalam waktu dekat, pemerintah juga akan merekrut dokter spesialis yang masih belum tersedia, sembari memberikan kesempatan kepada tenaga medis daerah mengikuti pendidikan dokter spesialis.
Selain peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penyediaan rumah dinas bagi dokter spesialis turut menjadi perhatian pemerintah agar para tenaga medis dapat menetap di Manokwari dan memberikan pelayanan secara berkelanjutan.
“Kalau rumah sakit sudah lengkap dengan dokter, alat kesehatan, dan fasilitas yang memadai, masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar Papua,” kata Dominggus.
Direktur RSUP Papua Barat, dr. Arnoldus Tiniap, menjelaskan bahwa rumah sakit saat ini didukung oleh 17 dokter spesialis, tiga dokter tamu, serta 14 dokter yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak.
Sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mempertahankan tenaga medis, RSUP memberikan berbagai insentif kepada para dokter. Dokter spesialis ASN memperoleh insentif sebesar Rp25 juta per bulan, sedangkan dokter spesialis kontrak menerima Rp35 juta per bulan. Dokter umum kontrak memperoleh Rp10 juta, dokter umum ASN menerima Rp5 juta, sementara dokter tamu memperoleh insentif sebesar Rp10 juta yang disesuaikan dengan jumlah pasien yang ditangani.
Tidak hanya insentif finansial, rumah sakit juga menyediakan bantuan sewa rumah dan kendaraan operasional. Bagi dokter yang telah memiliki tempat tinggal atau kendaraan pribadi, fasilitas tersebut diganti dalam bentuk kupon bahan bakar minyak (BBM).
Arnoldus menambahkan bahwa tenaga medis juga memperoleh jasa pelayanan yang dibayarkan setiap dua hingga tiga bulan sekali dari pendapatan rumah sakit yang berasal dari klaim BPJS Kesehatan maupun pelayanan pasien umum.
“Dokter spesialis memperoleh porsi jasa medis lebih besar karena menjadi penyumbang pelayanan terbesar di rumah sakit,” jelas Arnoldus.
Meski berbagai program penguatan telah disusun, Pemerintah Provinsi Papua Barat menyadari bahwa transformasi RSUP menjadi rumah sakit pendidikan dan rumah sakit rujukan memerlukan dukungan anggaran yang berkesinambungan serta sinergi dengan pemerintah pusat.
Melalui pengembangan manajemen, peningkatan kualitas tenaga medis, penyediaan fasilitas modern, dan penguatan institusi pendidikan kesehatan, RSUP Papua Barat diharapkan mampu menghadirkan layanan kesehatan yang semakin berkualitas sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada rujukan ke luar Papua untuk memperoleh pelayanan medis yang lebih lengkap.
