Manokwari, Beritakasuari.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai menyiapkan langkah besar untuk mentransformasi Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat menjadi pusat layanan kesehatan yang lebih modern, berkualitas, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Papua Barat. Transformasi tersebut akan dilakukan melalui penguatan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas kesehatan, peningkatan sistem manajemen, hingga pengembangan rumah sakit sebagai pusat rujukan dan pendidikan.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengatakan pemerintah akan mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan 2026 guna menghadirkan tenaga konsultan profesional yang bertugas menyusun konsep pengelolaan rumah sakit secara menyeluruh.
“Kita perlu tindak lanjuti pengadaan konsultan untuk mengelola rumah sakit. Ini dapat dianggarkan pada APBD Perubahan,” ujar Dominggus saat memimpin rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di kediaman dinas Gubernur Papua Barat di Susweni, Senin (27/7/2026).
Menurut Dominggus, keberadaan konsultan menjadi bagian penting dalam merancang arah pengembangan RSUP Papua Barat. Tim tersebut nantinya akan memetakan kebutuhan tenaga kesehatan, dokter spesialis, fasilitas penunjang, peralatan medis, hingga sistem tata kelola rumah sakit agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal kepada masyarakat.
Pemerintah Provinsi Papua Barat juga menargetkan RSUP berkembang menjadi rumah sakit pendidikan yang mampu mendukung peningkatan kualitas tenaga medis lokal sekaligus berfungsi sebagai rumah sakit rujukan utama di wilayah Papua Barat.
Dalam upaya memperkuat layanan kesehatan, pemerintah menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan infrastruktur rumah sakit. Dominggus menyebut Fakultas Kedokteran Universitas Papua (Unipa) dan Poltekkes Kemenkes Sorong diharapkan menjadi sumber pemenuhan tenaga kesehatan di masa mendatang setelah mampu menghasilkan lulusan secara mandiri.
Sembari menunggu ketersediaan tenaga medis lokal, pemerintah akan terus mengontrak dokter spesialis yang masih dibutuhkan. Selain itu, program pendidikan dokter spesialis bagi putra-putri asli Papua juga dipersiapkan agar kebutuhan pelayanan kesehatan dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
Pemerintah turut mempertimbangkan penyediaan rumah dinas bagi dokter spesialis sebagai strategi mempertahankan tenaga medis agar dapat memberikan pelayanan dalam jangka panjang di Manokwari.
“Kalau rumah sakit sudah lengkap dengan dokter, alat kesehatan dan fasilitas yang memadai, masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar Papua,” kata Dominggus.
Sementara itu, Direktur RSUP Papua Barat, dr. Arnoldus Tiniap, menjelaskan bahwa rumah sakit saat ini diperkuat oleh 17 dokter spesialis, tiga dokter tamu, serta 14 dokter yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga kontrak.
Untuk menjaga kualitas pelayanan, RSUP Papua Barat memberikan berbagai bentuk insentif kepada tenaga medis. Dokter spesialis ASN memperoleh insentif sebesar Rp25 juta per bulan, dokter spesialis kontrak Rp35 juta, dokter umum kontrak Rp10 juta, dokter umum ASN Rp5 juta, serta dokter tamu menerima insentif berdasarkan jumlah pasien yang ditangani.
Selain dukungan finansial, rumah sakit juga menyediakan bantuan sewa rumah dan kendaraan operasional bagi tenaga medis. Bagi dokter yang telah memiliki rumah maupun kendaraan pribadi, kompensasi diberikan dalam bentuk kupon bahan bakar minyak (BBM).
Arnoldus menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi meningkatkan kenyamanan tenaga medis sekaligus mempertahankan dokter spesialis agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Papua Barat.
“Dokter spesialis memperoleh porsi jasa medis lebih besar karena menjadi penyumbang pelayanan terbesar di rumah sakit,” jelas Arnoldus.
Melalui transformasi yang tengah disiapkan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap RSUP mampu berkembang menjadi rumah sakit dengan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, profesional, modern, serta mengurangi kebutuhan rujukan pasien ke luar daerah, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan berkualitas tanpa harus meninggalkan Papua Barat.
