Manokwari, Beritakasuari.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan bahwa pembangunan yang responsif terhadap gender harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, keberhasilan mewujudkan pembangunan yang adil dan inklusif tidak dapat dibebankan hanya kepada satu instansi, melainkan memerlukan sinergi seluruh perangkat pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pembangunan Kesetaraan Gender (PKG) Provinsi Papua Barat Tahun 2026 di Manokwari, Senin (13/7/2026). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di Papua Barat.
Dominggus menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang memastikan setiap kebijakan, program, hingga kegiatan pemerintah memberikan manfaat yang setara bagi perempuan maupun laki-laki. Prinsip tersebut juga mencakup perlindungan terhadap kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta lanjut usia agar memperoleh akses yang sama dalam pembangunan.
“Kesetaraan gender bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh organisasi perangkat daerah. Hal tersebut telah diintegrasikan ke dalam RPJMD Provinsi Papua Barat Tahun 2025–2029 guna mewujudkan visi Papua Barat Aman, Sejahtera, Bermartabat, dan Mandiri,” tegas Dominggus.
Ia mengungkapkan bahwa berbagai program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai menunjukkan hasil positif. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang pada 2025 mencapai angka 82,87, melampaui target sebesar 82,76. Pemerintah menargetkan nilai tersebut kembali meningkat menjadi 83,26 pada 2026.
Di sisi lain, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) juga mengalami perbaikan. Setelah berada pada angka 0,558 pada 2024, indeks tersebut turun menjadi 0,535 pada 2025, lebih baik dibandingkan target RPJMD sebesar 0,545. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan penurunan lebih lanjut hingga mencapai 0,524.
“Capaian ini menunjukkan berbagai upaya di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mulai memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki secara lebih setara. Namun, target tersebut harus terus dicapai melalui komitmen, kolaborasi, dan kerja nyata seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Gubernur berharap Rakornis PKG mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dalam mempercepat implementasi kebijakan pembangunan yang responsif gender di seluruh wilayah Papua Barat. Ia juga mendorong percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kesetaraan Gender di tingkat provinsi maupun kabupaten, disertai penguatan komitmen lintas sektor melalui penandatanganan berita acara bersama.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah mengintegrasikan perspektif gender ke dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Jadikan data sebagai dasar penyusunan kebijakan agar seluruh program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan inklusif,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Prof. Charlie D. Heatubun, menjelaskan bahwa Rakornis PKG Tahun 2026 bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam menerapkan instrumen pembangunan kesetaraan gender di setiap sektor pembangunan.
Rakornis diikuti sebanyak 120 peserta yang terdiri atas perwakilan Bappeda dari 14 kabupaten se-Papua Barat, perwakilan perangkat daerah Provinsi Papua Barat, serta tim teknis penyusunan pembangunan kesetaraan gender. Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak Kementerian PPN/Bappenas serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pembukaan Rakornis PKG Provinsi Papua Barat Tahun 2026 ditandai dengan prosesi pemukulan tifa oleh Gubernur Dominggus Mandacan sebagai simbol dimulainya rangkaian kegiatan. Pemerintah berharap forum tersebut semakin memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam mewujudkan pembangunan yang adil, setara, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Papua Barat.
