Manokwari, Beritakasuari.com – Wakil Ketua DPRK Manokwari, Suriyati, menegaskan bahwa pihak legislatif akan melakukan pengawasan langsung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Manokwari Tahun Anggaran 2025. Langkah tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRK guna memastikan pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan sesuai target dan penggunaan anggaran dilakukan secara akuntabel.
Pernyataan itu disampaikan Suriyati usai pelaksanaan rapat paripurna DPRK Manokwari yang menerima penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2025 sesuai agenda yang telah ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus). Menurutnya, tahapan selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan pengecekan langsung terhadap realisasi program di lapangan.
“Setelah paripurna penerimaan LKPJ bupati beberapa waktu lalu, DPRK akan melanjutkan dengan pengawasan langsung sesuai jadwal yang sudah ditetapkan,” ujar Suriyati, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, setiap komisi di DPRK Manokwari nantinya akan turun langsung melakukan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja masing-masing. Pengawasan tersebut bertujuan mencocokkan laporan yang tercantum dalam dokumen LKPJ dengan kondisi nyata pelaksanaan program di lapangan.
Menurut politisi Partai Golkar itu, DPRK ingin memastikan capaian program pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan target yang telah direncanakan, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun realisasi anggaran yang digunakan sepanjang tahun 2025.
“Masing-masing komisi akan melakukan pengawasan sesuai OPD mitra kerjanya. Dari laporan yang sudah disampaikan, kami akan melihat apakah capaian dan realisasi program benar-benar sesuai atau masih ada hal yang perlu dievaluasi,” katanya.
Suriyati menilai pengawasan tersebut merupakan bagian penting dari mekanisme kerja panitia khusus (pansus) dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain menilai efektivitas program, DPRK juga ingin memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah dapat dijalankan dengan baik.
Dalam proses evaluasi nanti, DPRK Manokwari juga akan meminta OPD terkait menyiapkan berbagai data pendukung untuk mempermudah proses pembahasan dan verifikasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan.
Ia berharap seluruh OPD dapat bersikap terbuka dan kooperatif selama proses pengawasan berlangsung sehingga pembahasan LKPJ dapat berjalan objektif dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah ke depan.
“Pengawasan ini dilakukan agar seluruh program pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan secara jelas,” pungkas Suriyati.
