Jakarta, Beritakasuari.com – Pemerintah mulai menyiapkan skema subsidi penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) untuk kebutuhan rumah tangga sebagai langkah alternatif pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi. Kebijakan tersebut dirancang untuk mengurangi ketergantungan impor energi sekaligus menekan beban subsidi negara dalam jangka panjang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan CNG dinilai lebih ekonomis dibanding LPG karena sumber gas dan industri pendukungnya tersedia di dalam negeri. Pemerintah memperkirakan harga CNG bisa lebih murah sekitar 30 persen dibanding penggunaan LPG subsidi saat ini.
“CNG itu sudah dilakukan kajian, harganya jauh lebih murah. Kurang lebih sekitar 30 persen lah lebih murah. Kenapa dia lebih murah? Karena yang pertama gasnya itu ada di kita dan industrinya ada di kita, dalam negeri,” ujar Bahlil kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Selasa (5/5/2026).
Rencana tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Jakarta. Pemerintah menargetkan penghematan devisa negara hingga Rp137 triliun melalui program konversi energi rumah tangga dari LPG menuju CNG.
Saat ini pemerintah masih melakukan uji coba penggunaan CNG dalam tabung kecil ukuran 3 kilogram. Pengujian dilakukan untuk memastikan tingkat keamanan tabung karena tekanan gas CNG jauh lebih tinggi dibanding LPG, yakni mencapai 200 hingga 250 bar.
“Nah untuk yang 3 kg, memang tabungnya masih dilakukan uji coba. Karena tekanannya kan besar sekali, dia sekitar 200-250 bar. Nah ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi,” ungkapnya.
Bahlil menjelaskan kajian teknis mengenai modifikasi tabung diperkirakan selesai dalam dua hingga tiga bulan mendatang. Jika hasil pengujian dinyatakan aman dan layak digunakan masyarakat, pemerintah akan melanjutkan program konversi secara bertahap.
“Insyaallah 2-3 bulan ini kita akan dapat hasilnya. Kemudian kalau itu sudah dinyatakan form, kita akan melakukan konversi,” katanya.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat Indonesia masih bergantung pada impor LPG hingga 80 persen dari total kebutuhan nasional. Di sisi lain, konsumsi LPG rumah tangga terus meningkat dan kini mencapai sekitar 8 juta ton setiap tahun.
“Dan kalau itu lebih murah, itu akan mengurangi subsidi kita atau kalau kita mau membantu rakyat lagi, kita akan mengurangi beban rakyat dalam konteks pembelian,” tutur Bahlil.
Pemerintah juga memastikan pengembangan ekosistem CNG nantinya menggunakan skema business to business (B2B). Negara hanya akan menyediakan pasokan gas baku C1 dan C2, sementara pengelolaan distribusi dan bisnis dilakukan oleh pelaku usaha.
“Ini kan modelnya B2B aja nantinya. Jadi pemerintah hanya menyiapkan terhadap gas C1, C2. Kemudian instrumen ekosistem bisnisnya, dia itu tidak kurang atau hampir sama dengan ekosistem daripada bisnis LPG,” tutupnya.
