Manokwari, Beritakasuari.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, secara resmi menutup Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bappeda kabupaten se-Papua Barat yang berlangsung di Hotel Vitta. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya sinkronisasi program pembangunan serta percepatan pemerataan layanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat.
“Fokus pembangunan nasional harus diterjemahkan secara tepat sesuai kondisi daerah agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua Barat,” ujarnya.
Dominggus menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2027 menitikberatkan pada pertumbuhan yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta mampu menyesuaikan kebijakan tersebut dengan karakteristik wilayah masing-masing, termasuk tantangan geografis dan sosial di Papua Barat.
Pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan di sejumlah wilayah yang masih tergolong tertinggal, seperti Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, serta Teluk Bintuni. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Selain itu, Dominggus menyoroti masih adanya ketidaksinkronan dalam dokumen perencanaan daerah. Ia mengungkapkan bahwa beberapa kabupaten belum menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan belum optimal dalam menyelaraskan rencana strategis.
Menurutnya, penyelesaian aspek administrasi tersebut menjadi syarat utama dalam proses penganggaran, termasuk untuk kebutuhan evaluasi pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas, pemerintah daerah diminta lebih cermat dalam mengelola anggaran. Dominggus menekankan bahwa belanja daerah harus difokuskan pada program yang langsung berdampak pada masyarakat.
“Komposisi belanja harus terus diarahkan untuk meningkatkan porsi layanan publik dibanding belanja penunjang,” tegasnya.
Rakornis ini juga menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait penguatan tata kelola data melalui sistem perencanaan berbasis digital. Pemerintah akan memanfaatkan berbagai platform seperti SIPD, SIPPP, SIKD, hingga E-Dalev untuk meningkatkan akurasi dan integrasi laporan pembangunan.
Isu strategis seperti konektivitas infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan turut menjadi perhatian utama dalam forum tersebut. Pemerintah daerah juga diminta mendukung program prioritas Papua Barat yang berfokus pada sektor kesehatan, pendidikan, dan produktivitas masyarakat.
Dominggus mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan tema RKPD 2027 sebagai pijakan utama dalam perencanaan. Ia juga mendorong pemberdayaan masyarakat adat secara berkelanjutan serta penguatan ekonomi lokal melalui hilirisasi potensi daerah.
“Dengan semangat otonomi khusus, mari kita wujudkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya administratif, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” ucapnya.
Ia pun mengapresiasi kontribusi para narasumber dan peserta selama pelaksanaan Rakornis. Dominggus berharap hasil pertemuan ini mampu memperkuat sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten demi pembangunan yang lebih efektif dan merata.
