Jakarta, Beritakasuari.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya keselarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna memastikan arah pembangunan berjalan efektif dan terarah. Hal tersebut disampaikan Ribka saat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2027 yang digelar secara daring dari Jakarta, Senin.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang menekankan bahwa Musrenbang merupakan forum penting dalam menyatukan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Menurutnya, forum tersebut menjadi sarana strategis agar program pembangunan yang dirancang pemerintah daerah tetap sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.
“Musrenbang memiliki peran strategis untuk memastikan proses perencanaan pembangunan berjalan secara berjenjang dan selaras dengan visi pembangunan nasional,” ujar Ribka.
Ia menjelaskan bahwa tahun 2027 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Oleh karena itu, RKPD 2027 dinilai memiliki posisi penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian visi kepala daerah sekaligus mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada periode yang sama.
Ribka menilai tahun tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Tahun 2027 menjadi fase krusial. RKPD harus berfungsi sebagai instrumen yang memastikan target pembangunan daerah tercapai sekaligus mendukung prioritas pembangunan nasional,” tegasnya.
Selain itu, Ribka juga mendorong pemerintah daerah di Papua Pegunungan untuk mempercepat implementasi program prioritas nasional, termasuk agenda Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Program tersebut diharapkan dapat diterjemahkan secara konkret dalam kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan layanan dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal.
Menurutnya, penerapan kebijakan tersebut harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas dan merata.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan Papua Pegunungan dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan tren perbaikan. Meski demikian, sejumlah indikator pembangunan masih berada di bawah rata-rata nasional sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Data terbaru menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Pegunungan mengalami peningkatan hingga mencapai angka 54,91 pada tahun 2025. Namun demikian, angka tersebut masih menjadi yang terendah secara nasional. Kondisi serupa juga terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang masih berada di bawah rata-rata nasional, serta tingkat kemiskinan yang meskipun terus menurun namun masih tergolong tinggi.
Ribka menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di wilayah Papua Pegunungan juga sangat dipengaruhi oleh stabilitas keamanan. Ia menilai koordinasi yang solid antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi daerah tetap kondusif.
Menurutnya, tanpa situasi keamanan yang stabil, berbagai program pembangunan tidak akan dapat berjalan secara optimal.
Kegiatan Musrenbang tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, di antaranya Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Gubernur Papua Pegunungan beserta jajaran, DPR Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua (MRP), BP3OKP, serta para bupati dan wakil bupati dari seluruh kabupaten di wilayah Papua Pegunungan.
Dalam rangkaian kegiatan itu, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga menyerahkan sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada delapan pemerintah kabupaten. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi dasar.
Hasil dari Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini nantinya akan digunakan sebagai dasar penyempurnaan rancangan akhir RKPD Provinsi Papua Pegunungan. Proses tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem perencanaan pembangunan berbasis data serta mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel.
