Manokwari, Beritakasuari.com – Program Papua Barat Sehat masih menghadapi tekanan serius dari berbagai persoalan kesehatan masyarakat, mulai dari tingginya angka stunting, penyakit menular yang belum terkendali, hingga kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular. Kondisi tersebut menuntut perubahan pendekatan kebijakan kesehatan yang tidak lagi bersifat konvensional, melainkan berbasis data dan didukung digitalisasi layanan secara menyeluruh.
Isu tersebut mengemuka dalam Musyawarah Daerah (Musda) III Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Papua Barat yang digelar di Manokwari pada Kamis (29/1/2026). Forum ini menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi peran organisasi profesi kesehatan masyarakat dalam menjawab tantangan pembangunan kesehatan daerah yang semakin kompleks.
Ketua Pengurus Daerah IAKMI Papua Barat periode 2022–2025, Thomas O Saghawari, menegaskan bahwa persoalan kesehatan di Papua Barat memerlukan keterlibatan aktif organisasi profesi dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah. “Papua Barat masih dihadapkan pada persoalan stunting, penyakit menular, dan penyakit tidak menular yang terus meningkat. Ini membutuhkan peran nyata organisasi profesi kesehatan masyarakat dalam mendukung kebijakan dan program pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurut Thomas, Musda III tidak hanya menjadi forum konsolidasi internal organisasi, tetapi juga momentum evaluasi program kerja serta persiapan kepengurusan baru periode 2026–2030. Kepengurusan mendatang diharapkan mampu merespons tantangan kesehatan masyarakat secara lebih adaptif dan berbasis bukti.
Arah pembangunan kesehatan Papua Barat sendiri telah selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023. Regulasi tersebut menargetkan terwujudnya Papua Barat yang sehat, cerdas, dan produktif pada 2041. Kerangka ini memperkuat posisi sektor kesehatan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan enam pilar transformasi kesehatan nasional, salah satunya penekanan pada sistem kesehatan berbasis data. Ketua Majelis Keprofesian Kesehatan Masyarakat Indonesia sekaligus Wakil Kolegium Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ridwan M Thaha, menilai aspek ini krusial dalam pengambilan kebijakan. “Organisasi profesi harus tahu berapa jumlah dan posisi tenaga kesehatan masyarakat di daerah. Pengurus daerah wajib memetakan kebutuhan dan menyiapkan peningkatan kapasitas anggotanya,” katanya.
Ridwan juga menekankan bahwa digitalisasi layanan kesehatan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus diterapkan di seluruh jenjang pelayanan, mulai dari tingkat primer hingga tersier. Sistem berbasis data diyakini mampu memperkuat layanan promotif dan preventif, terutama dalam bidang kesehatan ibu dan anak yang masih menjadi tantangan utama di Papua Barat.
Dalam konteks perencanaan kesehatan daerah, penguatan Cakupan Kesehatan Geografis (CKG) turut menjadi perhatian. Pendekatan ini dinilai penting agar penganggaran, distribusi obat, dan penempatan sumber daya kesehatan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran serta mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Ketua Panitia Musda III IAKMI Papua Barat, Yenny Rumengan, menyampaikan bahwa tantangan kesehatan masyarakat saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat kabupaten dan kampung. “IAKMI Papua Barat siap berada di garis terdepan dalam mendukung transformasi kesehatan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan hingga ke daerah,” ujarnya.
Musda III IAKMI Papua Barat diikuti oleh peserta dari tujuh kabupaten. Hingga kini, tiga pengurus cabang telah terbentuk di Manokwari, Fakfak, dan Kaimana, sementara empat wilayah lainnya masih dalam tahap pembentukan. Keberadaan struktur organisasi ini diharapkan mampu memperkuat implementasi kebijakan kesehatan berbasis data dan digitalisasi secara lebih merata di Papua Barat.
