Manokwari, Beritakasuari.com – BPK Perwakilan Papua Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada KPU Papua Barat dan KPU Kabupaten Manokwari pada Jumat, 21 November 2025, setelah menemukan berbagai kelemahan dalam pengelolaan belanja Pilkada Serentak 2024. Pemeriksaan yang mencakup tahun 2024 hingga semester pertama 2025 dilakukan untuk menilai kepatuhan KPU dalam mengelola anggaran penyelenggaraan pilkada. Kepala BPK Perwakilan Papua Barat, Agus Priyono, menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut mengungkap sejumlah aspek yang perlu segera dibenahi oleh penyelenggara.
Dalam laporan yang diberikan, BPK menekankan pentingnya KPU menindaklanjuti setiap rekomendasi guna memperkuat akuntabilitas dan memastikan kelancaran pengelolaan anggaran pada periode berikutnya. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris KPU Papua Barat serta KPU Manokwari agar langkah korektif dapat segera diterapkan. BPK juga menyampaikan apresiasi atas dukungan KPU selama proses pemeriksaan hingga penyusunan laporan.
Agus Priyono menambahkan bahwa informasi yang dipaparkan BPK dalam laporan pemeriksaan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi KPU provinsi maupun kabupaten dalam memperbaiki tata kelola belanja pada masa mendatang. BPK menilai bahwa perbaikan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan proses pemilihan berjalan transparan dan sesuai prinsip kepatuhan.
