Teluk Bintuni, Beritakasuari.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni mencatatkan capaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah setelah berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan tersebut menjadi opini WTP pertama yang diraih pada masa kepemimpinan Bupati Yohanis Manibuy.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Papua Barat, Senin (29/6/2026). Usai menerima dokumen tersebut, Bupati Yohanis Manibuy menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni setelah dalam dua periode pemeriksaan sebelumnya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Menurut Yohanis, keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan yang berlaku.
“Ini kesempatan yang berharga. Kami berhasil kembali menerima opini yang diberikan oleh BPK RI yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Apapun hasil yang kami terima hari ini merupakan cerminan dari kinerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Jika kami berhasil memperoleh opini WTP, maka ini menjadi motivasi bagi kami untuk tidak boleh lengah dan terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah ke depannya,” ujar Yohanis.
Ia menegaskan bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan auditor BPK RI bukan hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kepatuhan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.
Yohanis mengakui masih terdapat berbagai tantangan dalam penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025, baik yang berkaitan dengan administrasi maupun implementasi kebijakan di lapangan. Namun demikian, pemerintah daerah terus berupaya melakukan pembenahan agar kualitas pengelolaan keuangan semakin baik.
“Kami menyadari dalam penyusunan LKPD 2025 masih ada berbagai tantangan, baik dari sisi administrasi maupun implementasi kebijakan di lapangan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni juga menyampaikan apresiasi kepada tim auditor BPK RI Perwakilan Papua Barat atas pelaksanaan pemeriksaan yang dinilai berlangsung secara profesional, objektif, dan independen. Berbagai temuan serta rekomendasi yang diberikan dianggap sebagai masukan berharga untuk memperkuat sistem pengendalian intern serta meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah.
Menurut Yohanis, opini WTP yang diraih bukan menjadi akhir dari proses pembenahan, melainkan awal untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan akan segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur.
Ia memastikan akan menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera mempelajari hasil pemeriksaan BPK RI dan menyusun rencana aksi sesuai rekomendasi yang diberikan, sehingga setiap catatan dapat diselesaikan tepat waktu.
“Apapun hasil yang kami terima hari ini akan kami jadikan pijakan untuk perbaikan ke depan. Tujuannya satu, memastikan keuangan daerah dikelola dengan akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berharap keberhasilan meraih opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik. Dengan tata kelola keuangan yang semakin baik, pembangunan daerah diharapkan berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
