Manokwari, Beritakasuari.com – Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, menyampaikan sederet persoalan infrastruktur strategis yang tengah dihadapi daerahnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Papua Barat, Kamis (26/6/2025), yang berlangsung di Manokwari Beach Hotel, Pantai Mansinam.
Didampingi Asisten II Setda, I.B. Putu Suratna, Joko menekankan pentingnya perhatian provinsi terhadap dua jembatan rusak di perempatan Teluk Bintuni, yang merupakan akses vital dan berada di bawah kewenangan Pemprov. Kerusakan ini, menurutnya, telah lama mengganggu mobilitas masyarakat dan memperlambat distribusi logistik antarwilayah.
“Kami harap Pemprov dapat memprioritaskan perbaikan jembatan tersebut agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terus terhambat,” kata Putu.
Sektor transportasi laut juga tidak luput dari sorotan. Pelabuhan yang ada saat ini dinilai tidak memadai karena hanya mampu menampung kapal berkapasitas maksimal 500 ED. Akibatnya, proses bongkar muat menjadi lambat, meningkatkan biaya distribusi dan memicu inflasi lokal.
“Kami ajukan rencana pembangunan pelabuhan baru di kawasan Muturi, meskipun saat ini terkendala lokasi yang masuk dalam wilayah cagar alam,” terang Putu.
Permasalahan energi dan elektrifikasi pun menjadi salah satu keluhan utama. Meski gas alam dari BP Tangguh telah disiapkan sejak 2014 dengan kapasitas 20 juta kaki kubik per hari, hingga kini belum dimanfaatkan untuk mendukung sistem kelistrikan di Teluk Bintuni.
“Gas itu belum dimanfaatkan optimal untuk kelistrikan. Sementara, Pemda masih mengelola 38 PLTD, dan PLN baru menjangkau tiga distrik,” ungkap Joko.
Ia menyatakan, Pemkab Teluk Bintuni sangat berharap pada pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk mengurangi beban daerah dan meningkatkan cakupan listrik yang lebih merata.
“Selama PLTMG belum berjalan, pemerintah daerah kewalahan memenuhi kebutuhan listrik masyarakat,” tutupnya.
