Kaimana, Beritakasuari.com – Kapolres Kaimana, AKBP Satria Dwi Dharma, S.I.K., menyampaikan bahwa penertiban minuman keras (miras), khususnya produksi dan peredaran miras lokal yang tidak diatur dalam peraturan daerah (Perda), menjadi prioritas utama Polres Kaimana. Hal ini disampaikan sebagai klarifikasi atas polemik yang muncul terkait kebijakan penertiban tersebut di tengah masyarakat.
Menurut Kapolres, penertiban difokuskan pada miras lokal karena kandungannya tidak dapat dipastikan dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. “Kadar campurannya tidak jelas. Bisa saja mengandung zat berbahaya seperti spiritus. Berbeda dengan miras non-lokal yang kandungan alkoholnya terdaftar dan peredarannya diatur dalam Perda,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang masyarakat untuk mengonsumsi miras, namun penegakan dilakukan demi menjaga ketertiban serta aspek kesehatan masyarakat. “Saya tidak menyuruh dan tidak melarang, semua sudah diatur dalam Perda. Penertiban ini bukan bentuk diskriminasi, tapi demi keselamatan bersama,” tegas AKBP Satria.
Dalam pelaksanaannya, langkah penindakan dilakukan secara bertahap melalui pendekatan humanis. Penegakan hukum dijadikan sebagai langkah terakhir. Tahapan awal mencakup razia, penyitaan, pemusnahan barang bukti, serta pembuatan surat pernyataan dari pelaku. Jika pelanggaran terus berulang, barulah tindakan hukum diberlakukan.
Kapolres juga merespons kritik sebagian pihak yang menilai miras non-lokal luput dari perhatian. Ia menjelaskan bahwa perbedaan pendekatan tersebut didasarkan pada kejelasan regulasi. “Yang dari luar ada regulasinya, sedangkan miras lokal belum diatur secara rinci dalam Perda,” ungkapnya.
Dengan kebijakan ini, Polres Kaimana berharap mampu mengurangi dampak negatif dari miras ilegal serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya konsumsi alkohol tanpa standar keamanan yang jelas.
