Manokwari, Beritakasuari.com – Eko Heri Winarno resmi dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat oleh Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, dalam sebuah prosesi resmi yang digelar di Auditorium TP-PKK Papua Barat, Rabu (15/4/2025). Pelantikan ini menandai pengangkatan definitif Eko Heri setelah sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (plt).
Dalam sambutannya, Wagub Lakotani menyampaikan bahwa pengangkatan ini berdasarkan SK Kepala BPKP Nomor KP.01.03/F_94/K/SU/2025 dan merupakan bagian dari upaya regenerasi kepemimpinan serta penyesuaian terhadap dinamika organisasi yang terus berkembang.
Ia menekankan bahwa BPKP memiliki peran vital dalam mendampingi pemerintah daerah, memperbaiki manajemen keuangan, serta mengawal kebijakan strategis—khususnya pada BLUD dan BUMD. Lebih lanjut, dukungan BPKP sangat dibutuhkan dalam mengawal pelaksanaan agenda prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, mencakup sektor infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan konektivitas antarwilayah.
“Dengan tata kelola yang baik, kita berharap angka kemiskinan dapat ditekan, kualitas layanan publik ditingkatkan, dan pembangunan yang merata dapat terwujud,” tegas Lakotani.
Deputi Kepala BPKP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan PMK, Iwan Taufiq Purwanto, turut menyampaikan keyakinannya bahwa Eko Heri mampu mengemban tugas ini dengan integritas. Ia juga mengumumkan bahwa struktur BPKP kini diperkuat dengan penambahan satu deputi dan jabatan wakil kepala, untuk menjawab tantangan pengawasan pembangunan yang kian kompleks.
“BPKP harus mampu memberikan layanan pengawasan yang responsif, berkualitas, dan sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan daerah,” ujar Iwan.
Acara pelantikan turut dihadiri sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah, antara lain Bupati Pegunungan Arfak, Dominggus Saiba; Wakil Bupati Manokwari, Mugyono; dan Wakil Bupati Teluk Bintuni, Joko Lingara, menandai pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan dalam penguatan akuntabilitas pemerintahan daerah.
