Teluk Bintuni, Beritakasuari.com – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, bersiap menerapkan sistem absensi elektronik berbasis pengenalan wajah (face recognition) bagi ASN. Langkah inovatif ini dirancang untuk memperkuat kedisiplinan pegawai serta menjadi acuan dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Program ini dikembangkan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Teluk Bintuni, Yohanis R. Manobi, melalui proyek perubahan bertajuk Prestasi Bintuni, bagian dari rencana aksi Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (KPA) Angkatan I/2025.
“Dengan absensi wajah, potensi manipulasi data kehadiran bisa dihilangkan, berbeda dengan sistem sidik jari yang rawan disalahgunakan,” terang Manobi.
Rancangan sistem ini telah dipresentasikan di hadapan Plt Sekda, sejumlah kepala OPD, serta pejabat teknis lainnya. Sistem face recognition akan diintegrasikan dengan jaringan aplikasi internal sehingga dapat mendeteksi kehadiran ASN secara akurat dan real-time.
Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, mendukung penuh inovasi ini. Ia menilai penerapan sistem ini bukan sekadar solusi teknis, melainkan bagian dari reformasi manajemen ASN menuju pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Inovasi seperti ini sejalan dengan visi Bintuni yang Sehat, Enerjik, Religius, Andal, Smart, dan Inovatif,” ujar Bupati.
Asisten II Setda, I Putu Suratna, juga menilai bahwa rendahnya tingkat disiplin pegawai saat ini menjadi alasan utama perlunya digitalisasi absensi. Seringkali ASN tetap menerima TPP meski tidak hadir atau terlambat datang ke kantor.
“Rencana aksi ini akan memicu perubahan budaya kerja di kalangan ASN,” tegasnya.
Meski demikian, Plt Kepala Bappelitbangda Rifaldi Kwando mengingatkan pentingnya sosialisasi menyeluruh sebelum implementasi sistem. Menurutnya, pemahaman yang kurang dapat menimbulkan gejolak di lapangan.
“Sosialisasi harus dilakukan secara intensif agar semua pihak siap dan paham,” ungkapnya.
Dengan penerapan sistem ini, Pemkab Teluk Bintuni berharap dapat membangun ekosistem kerja yang lebih tertib, produktif, dan sesuai dengan prinsip good governance.
