Manokwari, Beritakasuari.com – Pemerintah Kabupaten Manokwari menempatkan seluruh catatan dan rekomendasi DPRK terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian penting dalam evaluasi kinerja pemerintahan dan arah pembangunan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, ketika membacakan pendapat akhir pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna Kelima Masa Sidang III Tahun Persidangan 2025–2026 di Kantor DPRK Manokwari, Rabu (5/8/2026).
Mugiyono menilai masukan lembaga legislatif memiliki posisi strategis untuk memperbaiki pelaksanaan program pemerintah. Karena itu, rekomendasi DPRK tidak hanya dipandang sebagai catatan administratif atas pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan pada periode berikutnya.
“Pemerintah daerah berharap DPRK Manokwari terus menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar memenuhi harapan masyarakat,” ujar Mugiyono.
Ia mengatakan Pemkab Manokwari terus mendorong transformasi pembangunan menuju daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera. Arah tersebut diterjemahkan melalui enam misi prioritas pembangunan untuk periode 2025–2030.
Prioritas pertama diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat Manokwari memiliki daya saing sekaligus memperoleh kesempatan pembangunan yang inklusif.
Pemerintah daerah juga menempatkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis sebagai agenda penting. Infrastruktur dinilai menjadi salah satu fondasi untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi daerah.
Pada sektor lingkungan hidup, Pemkab Manokwari berkomitmen memperkuat pengelolaan dan pelestarian lingkungan dengan memperhatikan aspek tata ruang. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.
Misi berikutnya menyasar penguatan ekonomi daerah. Pemerintah berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Dalam aspek pemerintahan, pembenahan tata kelola juga menjadi prioritas. Birokrasi diarahkan agar semakin inovatif dan transparan serta menjunjung prinsip pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Sementara itu, pelaksanaan Otonomi Khusus turut menjadi perhatian. Pemkab Manokwari berkomitmen mengoptimalkan kebijakan Otsus agar pelaksanaannya semakin berpihak pada peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Mugiyono menegaskan bahwa berbagai target tersebut tidak mungkin dicapai hanya melalui kerja pemerintah daerah. Diperlukan koordinasi yang konsisten antara eksekutif, legislatif, serta masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan.
Dalam konteks evaluasi LKPJ, seluruh masukan yang disampaikan Panitia Khusus (Pansus) DPRK akan menjadi perhatian pemerintah. Catatan tersebut mencakup berbagai bidang, baik urusan pemerintahan wajib, urusan pilihan, maupun aspek penunjang penyelenggaraan pemerintahan.
Rekomendasi tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu tolok ukur dalam memperbaiki kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Manokwari.
Dengan demikian, hasil pembahasan LKPJ tidak berhenti pada proses pertanggungjawaban administratif, tetapi diharapkan memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kualitas pelayanan dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
“Masukan dan rekomendasi DPRK akan kami jadikan bahan yang sangat berharga demi meningkatkan kinerja pembangunan pada tahun-tahun mendatang agar semakin profesional dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Manokwari berharap sinergi antara DPRK dan eksekutif dapat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan pembangunan tetap berada pada jalur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta target pembangunan daerah.
Melalui tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRK, Pemkab Manokwari menargetkan adanya peningkatan kualitas kinerja pemerintahan sekaligus percepatan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
