Manokwari, Beritakasuari.com – Gambaran kinerja pembangunan Papua Barat sepanjang 2025 menunjukkan kontras yang cukup tajam antara capaian di sektor kesehatan dan tantangan serius pada bidang pendidikan serta sosial. Hal ini terungkap dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) oleh Gubernur Dominggus Mandacan dalam forum legislatif daerah.
Dalam pemaparannya, gubernur menyoroti rendahnya partisipasi pendidikan menengah pada kelompok usia 16 hingga 18 tahun. Angka keikutsertaan yang masih sangat kecil mencerminkan adanya hambatan struktural maupun akses yang belum merata, sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Kondisi serupa juga terlihat pada layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Meskipun telah tersedia program khusus, cakupan penerima manfaat masih terbatas dibandingkan jumlah anak yang membutuhkan layanan pendidikan inklusif.
Di sektor sosial, tantangan semakin kompleks dengan rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan. Penyandang disabilitas terlantar maupun anak-anak yang berada di dalam panti sosial belum sepenuhnya terlayani secara optimal, baik dari sisi jumlah maupun kualitas layanan.
“Capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang disampaikan merupakan bagian dari urusan wajib pelayanan dasar,” ujar gubernur dalam pidatonya.
Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, sektor kesehatan justru menunjukkan performa yang lebih solid. Pemerintah daerah berhasil memastikan seluruh masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan layanan kesehatan secara menyeluruh, mencerminkan kesiapan sistem dalam menghadapi kondisi darurat.
Meski demikian, kapasitas layanan kesehatan masih memerlukan penguatan, terutama dari sisi ketersediaan fasilitas dan daya tampung rumah sakit rujukan yang belum sepenuhnya ideal dibandingkan jumlah penduduk.
Pada sektor infrastruktur, kinerja menunjukkan hasil yang relatif lebih baik, khususnya pada jaringan irigasi yang sebagian besar berada dalam kondisi layak. Namun, kualitas jalan provinsi masih perlu ditingkatkan untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan mempercepat aktivitas ekonomi.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi fokus utama pemerintah daerah. Upaya peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, serta perlindungan sosial akan terus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan.
Selain itu, sepanjang tahun anggaran 2025, pemerintah provinsi telah menetapkan puluhan kebijakan strategis melalui berbagai regulasi daerah sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan.
Evaluasi yang disampaikan dalam LKPJ ini menjadi pijakan penting untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemerataan layanan dasar, sehingga Papua Barat dapat bergerak menuju kemajuan yang lebih berkelanjutan.
