Manokwari, Beritakasuari.com – Ketua DPRP Papua Barat, Orgenes Wonggor, menyoroti rendahnya partisipasi pemerintah kabupaten dalam seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2026. Ia menilai absennya empat kabupaten dengan alasan keterbatasan anggaran menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap komitmen daerah dalam mendukung pembinaan generasi muda.
Pernyataan tersebut disampaikan Orgenes Wonggor kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (1/6/2026). Menurutnya, alasan tidak tersedianya anggaran tidak seharusnya menjadi penghambat bagi pemerintah kabupaten untuk mengirimkan delegasi dalam proses seleksi yang berkaitan dengan agenda nasional.
“Jika surat resmi dari pemerintah provinsi sudah disampaikan kepada tujuh kabupaten untuk mengirimkan perwakilannya dalam seleksi Paskibraka, namun ada kabupaten tidak mengirimkan dengan alasan tidak ada anggaran, maka seharusnya itu tidak menjadi alasan,” ujar Orgenes.
Dari tujuh kabupaten yang ada di Papua Barat, hanya tiga daerah yang berpartisipasi dalam seleksi tahun ini. Kabupaten Manokwari menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak dengan mengirimkan 90 calon anggota Paskibraka. Sementara itu, Manokwari Selatan mengirim tujuh peserta dan Fakfak mengikutsertakan empat peserta. Total peserta yang mengikuti seleksi tingkat provinsi tercatat sebanyak 101 orang.
Sebaliknya, Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, dan Kaimana tidak mengirimkan perwakilan. Keempat daerah tersebut disebutkan tidak berpartisipasi karena terkendala alokasi anggaran.
Orgenes menegaskan bahwa keterbatasan anggaran seharusnya menjadi tantangan yang mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan kegiatan penting yang berkaitan dengan pembentukan karakter generasi muda. Ia menilai pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab untuk memastikan putra-putri terbaik daerah tetap memperoleh kesempatan mengikuti seleksi dan pembinaan di tingkat provinsi.
“Karena masalah anggaran justru menjadi tantangan bagi kabupaten untuk mencari jalan agar setiap kabupaten dapat mengirimkan delegasinya,” katanya.
Menurut Orgenes, keikutsertaan dalam Paskibraka memiliki nilai yang jauh lebih besar daripada sekadar tugas mengibarkan bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Program tersebut menjadi sarana pembentukan disiplin, kepemimpinan, nasionalisme, dan rasa cinta tanah air bagi generasi muda.
Ia juga mengingatkan bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Oleh karena itu, setiap momentum peringatan kemerdekaan perlu dimaknai sebagai bagian dari upaya menanamkan semangat kebangsaan kepada generasi penerus.
“Jika hari ini Indonesia belum merdeka, tidak mungkin saya menjadi Ketua DPRP dan saudara kita lainnya menduduki jabatannya masing-masing,” tegasnya.
Lebih lanjut, Orgenes menyebut peringatan 17 Agustus merupakan agenda nasional yang memiliki arti penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, dukungan pemerintah daerah terhadap proses seleksi dan pembinaan calon anggota Paskibraka menjadi bagian dari tanggung jawab moral dalam menjaga semangat nasionalisme.
Minimnya jumlah kabupaten yang berpartisipasi dalam seleksi tingkat provinsi dinilai menjadi indikator bahwa masih terdapat daerah yang belum memberikan perhatian maksimal terhadap program pembinaan kepemudaan tersebut. DPRP Papua Barat berharap kondisi serupa tidak kembali terjadi pada tahun mendatang.
Orgenes mendorong seluruh pemerintah kabupaten untuk melakukan evaluasi dan menyiapkan perencanaan anggaran yang lebih baik sehingga seluruh daerah di Papua Barat dapat mengirimkan delegasi pada seleksi Paskibraka tingkat provinsi tahun 2027. Dengan keterlibatan yang lebih luas, pembinaan karakter generasi muda di Papua Barat diharapkan semakin merata dan mampu melahirkan calon-calon pemimpin daerah yang berintegritas serta berjiwa nasionalis.
