Kaimana, Beritakasuari.com – Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) terus memperkuat upaya penanganan kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak. Kepala Dinas PPPA Kaimana, Olivia Ansanay, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat delapan kasus yang telah memasuki tahap asesmen serta pendampingan oleh konselor psikolog.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri agenda penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS formasi khusus tahun 2021 dan 2024 yang berlangsung di halaman Kantor BKPSDM Kaimana pada Senin, 20 April 2026. Ia menegaskan bahwa proses asesmen dan pendampingan psikolog menjadi bagian penting dalam memastikan korban mendapatkan penanganan yang menyeluruh dan berkelanjutan.
“Jadi tahapan asesmen dan konselor psikolog ini bertujuan untuk memberikan penanganan komprehensif bagi korban kekerasan yakni perempuan dan anak,” ujarnya.
Data yang dihimpun menunjukkan tren peningkatan kasus dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 90 kasus, kemudian meningkat menjadi 99 kasus pada tahun 2025. Sementara itu, sejak Januari hingga April 2026, telah terjadi 14 kasus pelecehan seksual di wilayah tersebut.
Hingga akhir Maret 2026, delapan kasus di antaranya telah mendapatkan pendampingan intensif dan saat ini berada dalam tahap asesmen lanjutan bersama tenaga profesional. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan kondisi psikologis korban dapat pulih secara optimal sekaligus mendukung proses hukum yang berjalan.
Olivia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka kekerasan seksual, khususnya yang menimpa anak di bawah umur. Menurutnya, situasi ini memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan, termasuk edukasi, pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak. Dukungan kolektif dinilai menjadi kunci untuk menekan angka kekerasan yang terus menunjukkan peningkatan.
Dengan langkah penanganan yang terstruktur serta keterlibatan berbagai pihak, diharapkan kasus-kasus serupa dapat diminimalkan dan korban memperoleh keadilan serta pemulihan yang layak.
