Manokwari, Beritakasuari.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengumumkan rencana pelaksanaan rapat kerja (raker) bersama seluruh bupati se-Papua Barat yang dijadwalkan pada 22 April 2025 mendatang. Pertemuan ini bertujuan utama untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tingkat provinsi dan kabupaten dengan RPJMN, sebagai strategi percepatan pembangunan yang lebih terpadu dan efektif.
Dominggus menekankan pentingnya menyatukan visi dan arah kebijakan pembangunan dari pusat hingga daerah. “Sinkronisasi RPJMD sangat penting agar program pembangunan yang dilaksanakan di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dan memperkuat,” jelasnya saat ditemui di Kantor Gubernur Papua Barat.
Salah satu fokus penting dalam raker tersebut adalah penyusunan skema pembagian kuota proyek yang melibatkan kontraktor lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Gubernur menyebutkan, pembagian kuota ini tidak hanya soal pemerataan, tetapi juga langkah preventif untuk mencegah ketimpangan dan potensi konflik.
“Saat ini, data awal menunjukkan sekitar 2.300 kontraktor OAP telah terdaftar, meskipun masih ada yang belum terdata. Oleh karena itu, validasi data sangat penting untuk memastikan distribusi proyek yang adil,” ungkapnya.
Dominggus sebelumnya juga telah melakukan audiensi dengan perwakilan kontraktor OAP dan meminta data rinci dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, kolaborasi data ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pelelangan proyek di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Lebih lanjut, dokumen RPJMD Papua Barat akan melalui tahap uji publik, di mana masukan akan dihimpun dari berbagai pihak termasuk akademisi, lembaga adat, dunia usaha, dan tokoh masyarakat. Tahapan ini diharapkan mampu menyempurnakan dokumen pembangunan agar lebih menyentuh kebutuhan riil masyarakat Papua Barat.
“Kita ingin memastikan bahwa perencanaan pembangunan ini benar-benar partisipatif dan menjawab kebutuhan di akar rumput,” ujar Dominggus.
Raker ini dinilai sebagai momentum penting dalam menciptakan kesinambungan pembangunan antarlembaga pemerintahan, sekaligus memperkuat prinsip keadilan dan inklusivitas dalam setiap kebijakan yang diambil.
