Tambrauw, Beritakasuari.com – Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, memperluas program Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di daerah tersebut.
Program yang sebelumnya dilaksanakan di Distrik Sausapor itu akan diperluas ke tiga wilayah lainnya, yakni Distrik Fef, Kebar, dan Amberbaken. Perluasan tersebut diharapkan membuat intervensi harga pangan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Bupati Tambrauw Yeskiel Yesnath mengatakan GPM menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk menjaga keterjangkauan bahan pangan di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.
“Gerakan Pangan Murah merupakan langkah konkret pemerintah daerah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga,” katanya di Sorong, Jumat.
Menurut Yeskiel, stabilitas harga pangan tidak dapat dijaga hanya melalui satu pihak. Karena itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, Perum Bulog, TNI, Polri, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar intervensi yang dilakukan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Tambrauw juga terus membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara ketersediaan barang dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pelaksanaan perdana GPM dipusatkan di Eks Aula Kantor Bupati Tambrauw, Distrik Sausapor. Kegiatan tersebut melibatkan Perum Bulog Cabang Sorong serta unsur TNI dan Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat distribusi dan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tambrauw Kristina Yekwam menjelaskan bahwa bahan pangan yang disediakan dalam kegiatan tersebut mencakup beras dan minyak goreng.
Lebih dari satu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disiapkan untuk masyarakat dengan harga Rp60.000 per kemasan lima kilogram. Selain itu, tersedia pula 1.800 liter minyak goreng yang dipasarkan dengan harga Rp15.500 per liter.
“Kita menyediakan lebih dari satu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijual seharga Rp60.000 per kemasan lima kilogram serta 1.800 liter minyak goreng dengan harga Rp15.500 per liter,” katanya.
Setelah pelaksanaan di Sausapor, pemerintah daerah akan membawa program serupa ke Distrik Fef, Kebar, dan Amberbaken. Kebijakan tersebut diarahkan agar manfaat intervensi harga tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah, tetapi dapat dirasakan masyarakat di sejumlah distrik.
Kristina berharap program tersebut mampu membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pada saat bersamaan, GPM diharapkan berkontribusi terhadap pengendalian harga pangan yang menjadi salah satu komponen penting dalam pergerakan inflasi daerah.
“Harapan kami, kegiatan ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama menjaga stabilitas harga dan menekan IPH di Kabupaten Tambrauw,” ujarnya.
Upaya pengendalian harga tersebut mendapat dukungan dari Perum Bulog Cabang Sorong. Pemimpin Cabang Perum Bulog Sorong Sigit Baskoro H mengapresiasi langkah Pemkab Tambrauw yang melakukan intervensi langsung terhadap harga pangan melalui GPM.
Menurut Sigit, kerja sama antara pemerintah daerah dan Bulog merupakan elemen penting dalam menjaga ketersediaan sekaligus keterjangkauan komoditas pangan bagi masyarakat.
Sinergi tersebut juga membuka peluang penguatan distribusi bahan pangan ke wilayah yang memiliki tantangan geografis dan logistik. Dengan koordinasi yang lebih baik, pasokan beras dan minyak goreng diharapkan dapat menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan.
“Ke depan, Bulog bersama pemerintah setempat juga akan memperkuat kerja sama dalam penyediaan beras dan minyak goreng dengan harga terjangkau, khususnya bagi masyarakat di Distrik Fef dan wilayah sekitarnya melalui koordinasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan,” ujarnya.
Perluasan GPM ke empat distrik menjadi langkah penting bagi Tambrauw dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Program tersebut juga menunjukkan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan intervensi yang konkret, terukur, dan disesuaikan dengan kondisi daerah.
Dengan dukungan Bulog, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya, Gerakan Pangan Murah diharapkan dapat menjadi instrumen berkelanjutan dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Tambrauw.
Selain membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga lebih terjangkau, program tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi perubahan harga komoditas. Dengan demikian, pengendalian IPH dapat dilakukan secara lebih responsif sekaligus menjaga kestabilan ekonomi masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.
