Manokwari, Beritakasuari.com – Anggota DPR Papua Barat Ferry Auparay mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat langkah pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di tengah kondisi cuaca yang semakin kering. Ia menilai persoalan tersebut harus diantisipasi bersama melalui koordinasi lintas sektor.
Menurut Ferry, penanganan Karhutla tidak efektif apabila hanya mengandalkan satu pihak. Pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan perlu memiliki pola kerja bersama agar potensi kebakaran dapat ditekan sejak awal.
Sekretaris Fraksi Golkar DPR Papua Barat itu mengatakan kondisi kering yang dipengaruhi fenomena El Nino dapat meningkatkan kerawanan terjadinya kebakaran. Karena itu, kesiapsiagaan tidak seharusnya baru dilakukan ketika titik api sudah muncul.
“Kolaborasi masyarakat dengan pemerintah sangat penting karena persoalan ini menjadi keprihatinan bersama. Dampak El Nino yang memperpanjang kondisi kering dan meningkatkan risiko kebakaran sudah semestinya menjadi perhatian sejak awal,” kata Ferry, Sabtu (29/8/2026).
Salah satu kawasan yang menurutnya membutuhkan perhatian khusus adalah Hutan Lindung Gunung Meja di Manokwari. Ferry menyebut kondisi kawasan tersebut yang relatif kering perlu diantisipasi, terutama karena terdapat aktivitas masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Ia secara khusus mengingatkan warga yang melakukan kegiatan pengolahan kebun agar tidak menggunakan metode pembakaran untuk membuka atau membersihkan lahan. Cara tersebut dinilai berisiko memicu api meluas ketika kondisi vegetasi dan tanah berada dalam keadaan kering.
Ferry meminta pemerintah daerah turut mengambil langkah preventif dengan melakukan pengawasan dan memberikan pendampingan kepada masyarakat. Menurutnya, keberadaan petugas pemadam tidak boleh menjadi satu-satunya strategi dalam menghadapi ancaman Karhutla.
Pencegahan, kata dia, harus dimulai sebelum kebakaran terjadi. Edukasi mengenai teknik pengelolaan lahan tanpa pembakaran perlu diperkuat agar masyarakat memahami risiko yang dapat muncul dari aktivitas pembukaan lahan.
Ia menilai sosialisasi secara langsung kepada warga menjadi salah satu instrumen penting dalam menekan potensi kebakaran. Informasi mengenai bahaya Karhutla juga perlu disampaikan dengan pendekatan yang mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi masyarakat di sekitar kawasan rawan.
Ferry menekankan bahwa Karhutla memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar kerusakan kawasan hutan. Kebakaran dapat mengganggu kualitas lingkungan dan pada waktu tertentu turut memengaruhi kehidupan serta aktivitas masyarakat di sekitarnya.
Dalam kondisi cuaca kering, pemerintah perlu meningkatkan pemantauan terhadap kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Respons cepat tetap diperlukan, tetapi langkah tersebut sebaiknya menjadi bagian dari sistem pencegahan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Menurut Ferry, koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat terkait juga penting untuk memastikan informasi mengenai potensi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti. Di sisi lain, masyarakat memiliki peran strategis sebagai pihak yang berada paling dekat dengan lingkungan dan dapat membantu mendeteksi potensi bahaya sejak dini.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat membangun kesadaran bahwa menjaga hutan dan lahan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Partisipasi warga menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan dari aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
Selain persoalan Karhutla, Ferry juga meminta pemerintah daerah memperhitungkan dampak kondisi kering terhadap sektor pangan. Menurutnya, ancaman El Nino tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya risiko kebakaran, tetapi juga berpotensi memengaruhi aktivitas pertanian dan ketersediaan bahan pangan.
Karena itu, langkah antisipasi terhadap ketahanan pangan perlu disiapkan secara bersamaan. Pemerintah dinilai perlu melakukan pemetaan terhadap potensi gangguan produksi serta memastikan ketersediaan bahan pangan masyarakat tetap aman.
Ferry berharap pemerintah tidak menunggu munculnya persoalan untuk kemudian mengambil tindakan. Menurutnya, kebijakan berbasis pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah dampak terjadi.
Dengan memperkuat edukasi, pengawasan, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan masyarakat, risiko Karhutla di Papua Barat diharapkan dapat ditekan. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari menjaga kelestarian lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi.
