Manokwari, Beritakasuari.com – PT Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapan untuk memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan sejumlah instansi terkait dalam upaya meningkatkan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Manokwari.
Salah satu langkah yang didorong adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM Subsidi. Tim terpadu tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan lebih tepat sasaran.
Area Manager Communication Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan pengawasan terhadap BBM subsidi membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Kondisi distribusi di lapangan, menurutnya, perlu ditangani melalui koordinasi dan regulasi yang saling mendukung.
Dari sisi operasional, Ispiani menjelaskan bahwa penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar di wilayah Manokwari saat ini tetap mengacu pada ketentuan serta kuota yang telah ditetapkan.
Pertamina juga memastikan ketersediaan stok di Fuel Terminal (FT) Manokwari terus dipantau. Langkah tersebut dilakukan agar pasokan menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dapat berlangsung sesuai kebutuhan dan jadwal distribusi.
“Secara stok di FT, ini kami jaga agar distribusi ke SPBU dilakukan tepat waktu, realisasi penyaluran pun dilakukan sesuai penugasan yang diberikan kepada PT Pertamina Patra Niaga,” terang Ispiani.
Namun, terdapat kendala operasional pada salah satu SPBU di Manokwari. SPBU 83.983.02 untuk sementara menghentikan penyaluran Pertalite karena mengalami gangguan pada sistem yang masih dalam proses perbaikan.
Sebagai langkah sementara, alokasi Pertalite dari SPBU tersebut dialihkan ke SPBU lain yang masih beroperasi. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi terjadinya penumpukan konsumen pada titik tertentu.
Pertamina menyebut pengawasan BBM subsidi selama ini juga dilakukan melalui inspeksi mendadak secara lintas sektoral. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah dan sejumlah lembaga terkait terus dilakukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan di lapangan.
Beberapa unsur yang dilibatkan dalam koordinasi tersebut antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPR Provinsi, serta aparat penegak hukum. Kolaborasi tersebut dinilai penting karena persoalan distribusi BBM subsidi memiliki aspek operasional, regulasi, pengawasan, hingga penegakan aturan.
“Pengawasan BBM bersubsidi tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri namun terintegrasi,” ujar Ispiani.
Menurutnya, hasil sejumlah pertemuan sebelumnya telah menghasilkan pembahasan mengenai beberapa regulasi yang dapat mendukung penyaluran BBM subsidi agar lebih terarah. Regulasi tersebut diharapkan sekaligus dapat mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan penerapan kebijakan yang dapat memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk mendukung percepatan penerapan regulasi yang dapat meningkatkan layanan BBM subsidi bagi masyarakat Manokwari,” katanya.
Pembentukan Satgas Pengawasan BBM Subsidi diharapkan dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih terkoordinasi. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas antarinstansi, potensi persoalan dalam proses distribusi dapat lebih cepat diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Di sisi lain, pengawasan yang lebih kuat juga perlu diimbangi dengan kepastian ketersediaan stok di tingkat distribusi. Pertamina memastikan pengelolaan pasokan di Fuel Terminal menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kelancaran distribusi BBM ke SPBU.
Masyarakat juga diharapkan turut berperan dengan menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam pelayanan atau penyaluran BBM subsidi melalui saluran pengaduan resmi.
Untuk memperoleh informasi mengenai produk, layanan, maupun informasi terkait Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.
Sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan BBM subsidi benar-benar dapat dinikmati oleh kelompok yang berhak. Pengawasan terpadu diharapkan mampu menciptakan distribusi yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
