Manokwari, Beritakasuari – Pemerintah Kabupaten Manokwari mulai merealisasikan Program Sekolah Gratis Manokwari yang diprioritaskan bagi seluruh sekolah negeri. Kebijakan ini menjadi langkah pemerintah daerah untuk meringankan beban ekonomi keluarga dengan menghapus berbagai biaya pendidikan yang selama ini masih ditanggung orang tua siswa.
Wakil Bupati Manokwari, Mugiyono, menjelaskan bahwa pelaksanaan program pada tahap awal difokuskan untuk sekolah negeri. Sementara itu, sekolah swasta akan menjadi perhatian pemerintah pada tahap berikutnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Sekolah gratis yang kita canangkan tahun ini masih difokuskan untuk sekolah negeri. Untuk sekolah swasta mungkin ke depan, kalau kemampuan fiskal daerah mencukupi, kita juga akan memikirkan memberikan subsidi atau bahkan bantuan penuh. Paling tidak kita mencari solusi agar sekolah swasta juga dapat terbantu,” ujar Mugiyono, Senin (13/7/2026).
Melalui program tersebut, seluruh pungutan yang berkaitan dengan proses pendidikan di sekolah negeri tidak lagi diperbolehkan dibebankan kepada orang tua. Kebijakan ini mencakup pembebasan biaya pendaftaran maupun biaya lain yang selama ini menjadi syarat administrasi saat peserta didik memasuki tahun ajaran baru.
“Biaya sekolah maupun biaya lainnya tidak boleh lagi dibebankan kepada orang tua. Termasuk biaya pendaftaran juga tidak boleh ada pungutan,” tegasnya.
Selain menghapus biaya pendidikan, Pemerintah Kabupaten Manokwari juga menyiapkan bantuan seragam bagi peserta didik baru. Program tersebut diharapkan dapat semakin mengurangi pengeluaran masyarakat sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan di daerah.
Mugiyono menegaskan bahwa keberadaan komite sekolah tetap memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Namun, komite sekolah tidak diperkenankan menetapkan iuran rutin bulanan yang bersifat wajib karena berpotensi kembali membebani orang tua siswa.
Menurutnya, komite sekolah masih dapat menghimpun dukungan masyarakat apabila dilakukan untuk kebutuhan kegiatan tertentu yang telah disepakati bersama. Pendanaan tersebut harus bersifat sukarela dan tidak menjadi kewajiban yang dibayarkan secara berkala.
“Kalau ada kegiatan tertentu yang dilakukan komite masih diperbolehkan. Yang tidak boleh itu iuran rutin setiap bulan. Kalau rutin, itu akan menjadi beban lagi bagi masyarakat maupun orang tua,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar setiap dana yang dikelola komite sekolah digunakan secara transparan dan benar-benar diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta kepentingan peserta didik. Pemerintah daerah sendiri tetap mengalokasikan berbagai bantuan operasional sekolah sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar.
Sementara itu, terkait kebutuhan buku pelajaran, Mugiyono menjelaskan bahwa pengadaannya belum termasuk dalam cakupan Program Sekolah Gratis Manokwari. Meski demikian, pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan membuka peluang penambahan manfaat sesuai kemampuan anggaran daerah pada tahun-tahun mendatang.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Manokwari berharap semakin banyak anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas tanpa terbebani biaya administrasi. Program sekolah gratis juga diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat.
